JPU Tuntut 2 Tahun Penjara Kasus Pidana Keterangan Palsu YIMA Akta 03

PN Jakarta Selatan (Istimewa)

Jakarta, Akuratnews.com - Di tengah wabah virus corona yang melanda tanah air, tidak menghentikan persidangan yang digelar oleh PN Jakarta Pusat salah satunya kasus Keterangan Palsu YIMA Akta 03.

Sidang terbuka yang dipimpin oleh Majelis Hakim dengan Ketua, Merry Taat. A, dan Krisnugroho serta Zulkifli sebagai Hakim Anggota, dilaksanakan secara terbuka dengan agenda pembacaan tuntutan dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nugraha S.H, mengajukan tuntutan hukuman penjara selama 2 tahun kepada Dr. dr. M. Hafizzurachman Syarief, MPH selaku terdakwa dalam sidang kasus tindak pidana "Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik". Tuntutan JPU ini disampaikan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/03/2020).

Sidang turut disimak oleh pihak Kuasa Hukum dan Terdakwa dari tempat terpisah yang akhirnya Hakim memberikan waktu hingga Selasa (31/03/2020) untuk menyampaikan pledoi pembelaannya.

Dalam Kesempatan yang sama ditempat terpisah, JPU Nugraha S.H membacakan tuntutannya berdasarkan bukti-bukti otentik, keterangan saksi fakta maupun ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Selain itu, tuntutan JPU juga diperkuat dengan adanya Fatwa dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), yang ditandatangani langsung oleh Ketua Kamar Perdata MARI, Soltani Mohdally SH, MH.

Fatwa MARI ini diberikan atas permohonan dari Dirjen AHU berupa petunjuk hukum sesuai suratnya tertanggal, 13 September 2017 Nomor 02/Tuaka.Pdt/S/IX/2017, Perihal Petunjuk Hukum atas Pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (YIS) yang menyatakan bahwa berdasarkan BAB X pasal 62 UU Yayasan dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diberi petunjuk hukum bahwa YIMA belum bubar dan masih eksis.

Karenanya pencatatan YIMA dalam Akta Nomor 1, tanggal 2 Juli 1999 yang terlanjur dicatatkan /dilakukan dalam daftar Yayasan bubar sesuai surat Dirjen AHU tanggal 22 Pebruari 2010 Nomor AHU. AH. 03.04 - 40 atas dasar Akta Nomor 03 tgl 13 Juli 2009 harus dicabut kembali.

Selanjutnya 1 2
Penulis:

Baca Juga