Jual Beli Proyek Marak di Banda Aceh, Transaksi di Kedai Kopi?

Jual beli proyek. (foto ilustrasi).

Banda Aceh, Akuratnews.com - Setiap tahun para agen atau makelar proyek bergentayang di Banda Aceh. Tanpa canggung dan basa-basi mereka siap melakukan transaksi di kedai kopi dan cafe-cafe yang ada di kota Banda Aceh.

Saiful salah seorang kontraktor lokal menceritakan masuknya mereka ke Banda Aceh karena para panitia tidak jeli dan teliti dalam memenangkan sebuah perusahaan di dalam kegiatan proyek.

Pertama, seharusnya pihak panitia lelang mulai dari ULP, Pokja, PPATK, PPK dan PA, menilai oknum dan perusahaan mana saja yang setiap tahun kerap menjual setiap kegiatan yang di menangkan.

Kedua perusahaan dari luar Aceh banyak di menangkan dengan alasan perusahaan di Aceh kurang pengalaman atau pun karena alasan lain.

"Seharusnya pihak panitia berpikir apa mungkin orang dari luar daerah mau mengerjakan kegiatan yang di menangkannya," ujar saiful kepada wartawan akuratnews dikantor perwakilan Media Online Akuratnews.com di jalan T. Iskandar Gampong Beurawe kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh sabtu (31/8/2019),

Menurut dia, seharusnya panitia membuat komitmen kepada kontraktor luar yang masuk dan membuat perjanjian harus melaksanakan kegiatannya sendiri, bukan di jual kembali. Apabila di temukan hal tersebut pihak panitia berhak membatalkan hasil pengumuman lelang yang sudah di keluarkan.

"Apabila persyaratan tidak di perketat untuk kontraktor dari luar maka jangan harap jual beli dapat di hentikan." tandasnya.

Dari hasil penelusuran akuratnews.com ke beberapa warung kopi dan cafe yang ada di kota Banda Aceh, memang ada (patut diduga) ditemukan transaksi jual beli proyek yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Yang lebih mengelikan lagi ada proyek yang sudah memulai kegiatan pengerjaannya tetapi masih diperjual-belikan." ungkap Saiful.

Menurutnya, persoalan ini semestinya sudah bisa menjadi bahan perhatian buat Pemerintah Aceh. Apabila di biarkan berlarut-larut dikhawatirkan mutu proyek akan rendah, dan nantinya yang buruk nama pemerintah daerah juga.

Saiful mengatakan, karena para agen mematok harga sebuah kegiatan cukup fantastis, dengan dalih untuk "ke dalam" yang mahal makanya proyeknya turut di jual mahal.

"Ke dalam" istilah agen untuk menyebutkan panitia dan pejabat yang berwenang." kata Saiful. Parahnya, menurut dia, ini terjadi dari tahun ke tahun, kalau seandainya ini ditertibkan sudah pasti para agen tidak akan berani terang-terangan seperti sekarang ini.

"Mudah-mudahan akan mengurangi perusahaan luar yang masuk dan otomatis nantinya akan menguntungkan bagi perusahaan lokal," tutup saiful.**

Penulis: Chaidir Ibrahim
Editor: Hugeng Widodo

Baca Juga