“Jurus” Pemerintah Merespon Hantaman Covid-19 di Bidang Ekonomi Dinilai Masih Belum Memuaskan

Jakarta, Akuratnews.com - Meskipun dinilai sangat lamban, pemerintah akhirnya mempublikasikan rencana stimulus di bidang perekonomian terhadap berbagai sektor yang terkena langsung dampak pandemi Covid-19. Kemarin, Presiden Jokowi mengumumkan dana sebesar Rp 405,1 triliun yang digunakan untuk menopang sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, insentif perpajakan, stimulus kredit, hingga pemulihan ekonomi nasional.

Upaya tersebut merupakan bagian dari realisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Namun, selain jumlahnya dinilai menuai pro-kontra apakah proporsional atau tidak, terdapat beberapa aspek vital yang secara spesifik luput dari target stimulus tersebut.

Jika dilihat dengan seksama, realisasi Inpres melalui stimulus tersebut tidak secara spesifik menopang aspek ketahanan pangan yang juga merupakan aspek vital. Padahal tanpa guncangan Covid-19 pun aspek ketahanan pangan di Indonesia dinilai cenderung sangat fluktuatif. Selain itu, aspek ini juga dinilai vital dikarenakan dapat pula menopang perekonomian petani serta kalangan terkait lainnya.

Padahal menurut Peter Timmer dalam jurnalnya berjudul “Food Security in Indonesia: Current Challenges and the Long-Run Outlook”, ketahanan pangan Indonesia disebut sangat rentan sehingga bagai “bom waktu”. Menurut Timmer, itu terjadi terutama karena sangat mengandalkan impor dan sangat minimnya produksi.

Selain itu, target penerima dana jaring pengaman sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu-kartu “sakti” lainnya yang berdasarkan data pemerintah sebelumnya dinilai masih jauh dari sasaran secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan, kalkulasi penerima bantuan tersebut luput menghitung dampak Covid-19 sendiri terhadap masyarakat yang jauh lebih luas.

Sebenarnya bukan hanya kali ini saja paket stimulus ekonomi Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dinilai kurang memuaskan. Pada stimulus jilid pertama, pemerintah justru memberikan insentif diskon tiket pesawat bagi wisatawan mancanegara dan domestik untuk meningkatkan pemasukan maksimal di sektor pariwisata yang dinilai sangat tidak relevan dengan keadaan mewabahnya virus yang eskalasinya terus meningkat tajam ketika itu.

Kemudian pada stimulus jilid kedua, pemerintah memberikan insentif gratis pungutan Pajak Penghasilan (PPh) kepada pekerja industri manufaktur dan perusahaan untuk menumbuhkan daya beli masyarakat. Atas kebijakan itu, ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri menilai hal itu tidak tepat sasaran karena banyak kalangan yang kondisi keuangannya lebih rentan dan telah terdampak cukup signifikan seperti para pedagang kecil serta masyarakat berpenghasilan tidak tetap lainnya.

Jika menengok ke negara tetangga seperti Malaysia, kebijakan paket stimulus ekonomi yang telah dikeluarkan dinilai mengatur dan dieksekusi secara komprehensif serta tepat sasaran dengan nominal yang bervariasi sesuai dengan kemampuan yang membutuhkan. Lantas, berkaca dari hal tersebut, apakah dengan kebijakan stimulus ekonomi yang ada saat ini mengindikasikan stimulus ekonomi Presiden Jokowi belum menunjukkan keadilan atau fairness?

Gestur Fair Negeri Jiran

Fairness atau keadilan disebutkan oleh Tibor R. Machan dalam publikasinya yang berjudul “Politics and Generosity”. Machan menyatakan bahwa keadilan adalah bentuk kebajikan vital dan kemurahan hati yang nilainya vital bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah diberikan kekuasaan dan kewenangan oleh kontrak politik dari rakyatnya melalui mekanisme pemilihan umum.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Redaksi

Baca Juga