Kabag ULP Diam Tak Berkutik Saat Ditanya KPK Terkait Proyek di Mubar

KPK saat Melakukan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi pemberantasan Korupsi ke Pemkab Mubar di aula BAPPEDA (26/10/2021).
KPK saat Melakukan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi pemberantasan Korupsi ke Pemkab Mubar di aula BAPPEDA (26/10/2021).

AKURATNEWS - Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi pemberantasan Korupsi terintegrasi pada Pemerintah Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkunjung ke Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara, Selasa, 26 Oktober 2021.

Kehadiran KPK ke Kabupaten Muna Barat pun bertepatan dengan adanya aksi Demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Laworo Menggugat (AMLM).

AMLM menduga adanya indikasi KKN yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah setempat dan Pokjanya dalam memenangkan tender proyek dua perusaan milik dua orang Pokja yang inprosedueal.

Kehadiran KPK di daerah yang baru berusia tujuh tahun itu, diwakili langsung oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV yakni Basuki (koordinator Korsupgah Sulteng), Muhammad Ikbal (koordinator Korsupgah Sultra), dan Harun (koordinator Korsupgah Sulbar).

Berkaitan dengan isu demonstrasi yang dilakukan oleh AMLM, dalam rapat monitoring dan evaluasi itu, salah satu anggota KPK, Muhammad Ikbal mengatakan bahwa hal yang menjadi paling rawan korupsi berdasarkan analis KPK melalu monitoring centre for prevention MCP tahun 2021, adalah pengadaan barang dan jasa mendapat skor tertinggi yakni 19 persen.

Dalam rapat itu, koordinator Korsupgah Sulteng melemparkan pertanyaan kepada Kepala Bagian (Kabag) ULP Mubar, Ahmad Sabir Sammongkito, terkait jumlah paket proyek pengadaan sejak bulan Januari hingga Oktober 2021 ini. Atas pertanyaan itu, Sabir diam tak berkutik.

Kendati demikian, walau tidak mendapatkan jawaban dari Kabag ULP Pengganti Kadir yang saat sebagai sekretaris Dinas Nakertrans Mubar, Anggota KPK itu membalas dengan senyum, sembari mengatakan jika dirinya tidak menanyakan pengadaan barang dan jasa tahun 2022, tetapi yang masih sementara berproses ditahun ini.

Dihadapan wartawan yang mengikuti peliputan pada kegiatan itu, Muhammad Ikbal kembali bertanya kepada Kabag ULP Mubar itu, terkait adanya dua paket pengadaan yang anggarannya sangat besar.

Kepada KPK dalam rapat itu Ahmad Sabir mengatakan jika dirinya tidak mengetahui pasti berapa jumlah paket proyek yang ada, namun ada satu paket proyek dengan anggaran terbesar adalah pekerjaan jalan Poros Lawada - Katangana yang menggunakan anggaran sekitar Rp 7 miliar.

"Untuk jumlah pastinya saya tidak mengetahui berapa paket proyek yang ada di Mubar. Karena yang lebih mengetahuinya sedang bertugas di luar," ungkapnya.

Berdasarkan beberapa pertanyaan yang dilemparkan kepada Kabag ULP Mubar terkait Pengadaan barang dan Jasa, KPK meminta kepada inspektorat untuk melakukan pengawasan kepada lembaga layanan pengadaan Pemkab Mubar itu.

"Saya meminta kepada Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap ULP ini. Karena ini sangat rawan," tegasnya.***

Penulis: Zainal Arifin

Baca Juga