Kabulkan Sebagian Gugatan Idham, Hakim Perintahkan Sudin CKTRP Batalkan Pembongkaran

Idham Qrida Nusa dari kantor Pengacara Idham dan Rekan, menguggat Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Sudin CKTRP) Kota Jakarta Utara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait dengan surat perintah bongkar. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim telah memerintahkan Sudin CKTRP mencabut dan membatalkan surat perintah bongkar. (Foto Hugeng Widodo/Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Sengketa Pembongkaran Bangunan antara Idham Qrida Nusa dari kantor Pengacara Idham dan Rekan,  selaku Penggugat melawan Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Sudin CKTRP) Kota Jakarta Utara selaku tergugat telah sampai pada sidang putusan.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan, mengadili:

1. Dalam perundaan menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan dari objek sengketa dari pihak penggugat sampai keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Dalam pokok perkara mengabulkan sebagian gugatan penggugat;

2. Menyatakan batal surat perintah nomor 274.1.7581 tanggal 25 Februari 2019 dari tergugat yang ditujukan kepada pemilik bangunan jalan Pademangan VIII no 62 RT004/010 Kel. Pademangan Timur di Jakarta;

3. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut surat perintah bongkar nomor 274.1.7581 tanggal 25 Februari 2019 dari tergugat yang ditujukan kepada pemilik bangunan jalan Pademangan VIII no 62 RT004/010 Kel. Pademangan Timur, di Jakarta;

4. Menolak gugatan penggugat dan selebihnya;

5. Menghukum tergugat untuk membayar pokok perkara sejumlah Rp2.478.000,-

Dalam hal ini, amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua, Enrico Simanjuntak, memutuskan bahwa pembongkaran bangunan milik Idham di Jalan Pademangan VIII no.62 RT004/010 Kel. Pademangan Timur, harus dibatalkan dan dicabut.

Seusai sidang putusan, Kuasa Hukum Sudin CKTRP, Tri Lestari mengatakan akan banding.

"Kita pasti banding," tegas Tri Lestari kepada Akuratnews.com di PTUN Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Tri mengatakan, sebagai pihak yang kalah terkait dengan surat perintah bongkar yang disebut cacat hukum, maka pihak Sudin CKTRP langsung memutuskan banding.

"Kita kan di pihak yang kalah, Surat Perintah Bongkarnya kan dianggap cacat hukum, dan itu akan kita sampaikan lagi di pengadilan tinggi dengan memori bandingnya nanti, itu juga akan terbuka untuk umum," tandasnya.

Sementara itu, Idham Qrida Nusa mengatakan sangat puas dengan putusan hakim yang membatalkan dan mencabut surat perintah bongkar (SPB).

Idham yang didampingi oleh Penasehat hukumnya, Setianingsih SH MH dan Prili SH, menegaskan, pada intinya, SPB-nya cacat hukum, karena tidak ada peringatan pertama hingga ketiga.

"Majelis Hakim mempermasalahkan prosedur, harus ada peringatan pertama, kedua, ketiga. Lalu segel satu, dua, tiga. Perintah bongkar satu, dua, tiga. Nah, itu enggak ada. Jadi cuma sekali, langsung dieksekusi perintah bongkar," kata Idham.

Menurut dia, kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya saja, tapi juga kemenangan bagi warga Pademangan VIII. "Sebanyak 15 rumah, itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan, seperti yang dinikmati warga-warga lainnya," tambahnya.

Saat ditanya, dengan kemenangan ini, apakah akan melakukan gugatan perdata, Idham mengatakan, akan mengambil langkah hukum perdata karena dampak dari pembongkaran sudah merugikan Idham dan keluarga.

"Terutama Imateril, dampak kerugian imateril lebih besar ya, kalau materiel tidak seberapa. Iya, jadi stres, enggak berani tampil di depan umum, karena kan dipasangi surat perintah bongkar segala, disegel segala," terangnya.

Menurut Idham yang paling terkena dampak adalah Istrinya yang semula memiliki usaha di rumah itu hingga kemudian tak mau lagi membuka usaha lantaran stres karena pembongkaran.

"Kan tadinya usaha di lantai bawah, sampai sekarang enggak mau buka usaha lagi, karena stres," tandasnya.

Untuk diketahui, Idham Qrida Nusa dari kantor Pengacara Idham dan Rekan, menguggat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Sudin CKTRP) Kota Jakarta Utara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait dengan surat perintah bongkar salah satu bangunan Rukan milinya yang berada di Jl. Pademangan VIII no 62 RT004/010, Kel. Pademangan Timur, Jakarta tanpa memperhitungkan kondisi riil di lapangan dengan dugaan melanggar peraturan yang lebih tinggi dari Pergub.

Idham tidak terima bangunannya dibongkar karena asumsi yang diterapkan oleh Sudin dalam menegakan peraturan, tidak mengacu pada fakta perubahan kondisi yang terjadi di lapangan atau di lokasi.

"Mereka masih mengacu pada kondisi lokasi sebelum ada perubahan," pungkasnya. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi
Photographer: Hugeng Widodo

Baca Juga