Kader Demokrat Pandeglang Abaikan Aspirasi, DPP Demokrat Tanggapi Begini

Ketua Badan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron
Ketua Badan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron

Pandeglang, Akuratnews.com - Seorang warga desa Mekarsari kecamatan Bojong kabupaten Pandeglang, mendadak viral di media sosial (Medsos) karena mengeluh soal jalan rusak pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang, tapi malah ditanggapi dengan sikap acuh.

Seperti terlihat pada sebuah tangkap layar yang di posting oleh akun Facebook Rizki Irwansyah, seorang warga desa Mekarsari bernama Mukhlas itu mengeluhkan kondisi jalan rusak yang selama 20 tahun tidak dibangun, dan meminta pada anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) tersebut, agar memperjuangkan pembangunan jalan di desa tersebut.

Namun, sikap anggota Dewan tersebut, seperti terlihat dari tangkap layar yang viral di akun Facebook itu menegaskan bahwa dirinya hanya mewakili warga yang memilihnya saja pada saat pencalonan, bagi warga yang tidak memilihnya di Pileg 2019 lalu, bukan termasuk warga yang Ia wakili suaranya di DPRD Pandeglang.

Pernyataan itu disampaikan anggota Dewan, menimpali pertanyaan seorang warga yang mempertanyakan jika dirinya tidak memilih dewan yang sedang dia ajak komunikasi pada saat Pileg 2019 lalu, tidak termasuk pada warga yang diwakili suaranya oleh dewan di atas.

Diketahui, seorang anggota Dewan yang viral di media sosial (Medsos) tersebut, adalah politisi dari partai Demokrat bernama Iing Andri Supriadi. Ia di DPRD Pandeglang adalah Wakil Ketua Komisi III dan Ketua Fraksi Partai Demokrat.

Merasa tersinggung, puluhan pemuda desa Mekarsari yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Pemuda Mekarsari itu, melaporkan anggota DPRD dari partai Demokrat itu ke Badan Kehormatan DPRD Pandeglang dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang, tempat dimana Ia bernaung.

Selain melayangkan laporan, puluhan pemuda Mekarsari itu menggelar aksi protes di depan kantor DPRD Pandeglang dan kantor DPC Partai Demokrat Pandeglang. Puluhan pemuda Mekarsari tersebut meminta agar Badan Kehormatan DPRD maupun DPC Partai Demokrat Pandeglang memberikan sanksi kepada politisi yang dinilainya karbitan.

Sikap Partai 

Ketua DPC Partai Demokrat Pandeglang, Yoyon Sujana saat di konfirmasi jurnalis mengatakan, pihaknya akan segera mengambil langkah. Namun untuk persoalan sanksi, Yoyon menegaskan, pihak DPC tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, semua kewenangan tersebut ada di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP.

"Kalau soal sanksi, itu bukan ada di kami (DPC) wewenangnya. Tapi ada di DPP. Posisi DPC itu hanya punya kewenangan menampung aspirasi.

Jadi sesuai etika partai, kalau kami tidak bisa memberikan sanksi, sebab etika partai itu kan dari DPC ke DPD dan dari DPD nanti ke DPP. Kalau ke DPD itu udah kami sampaikan keluhan massa aksi tadi itu. Karena di partai ini ada institusi paling tinggi yaitu DPP." Kata Yoyon.

Ketua Badan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron, saat di mintai keterangan Jurnalis menegaskan, pihaknya akan segera merespon, apabila ada aduan dari masyarakat terkait kader partai, termasuk Iing Andri Supriadi kader partai Demokrat yang tengah viral di media sosial itu.

"Kalau ada aduan ke DPP, saya akan respon setiap pengaduan masyarakat. Kami akan dalami dulu persoalannya. Kalau memang perlu tim kami turun, ya kami turun ke masyarakat. Nanti kami dalami persoalannya dan DPP tentu akan secara bijak mengambil keputusan dalam persoalan ini. Ada pun kalau ada kader kami di bawah yang kurang merespon terhadap keinginan dan harapan rakyat kami juga menyampaikan permohonan maaf." Tegas Herman.

Herman menyayangkan sikap kadernya yang saat ini duduk sebagai wakil rakyat di daerah itu. Menurutnya, seorang wakil rakyat seharusnya bisa menyerap aspirasi masyarakat. Sebab, Sambung Herman, dalam aspirasi tersebut ada hal yang harus di perhatikan oleh wakil rakyat yang juga menjadi harapan masyarakat.

"Kalau pemahaman wakil rakyat inikan, harus menyerap aspirasi dan harapan masyarakat, bahwa ada hal yang memang perlu diperhatikan dan itulah namanya aspirasi. Kita harus memisahkan, ketika kita jadi wakil rakyat ya jadi wakil rakyat semuanya. Bukan menjadi sebagian, tapi menjadi seluruhnya," tambah Herman.

Mengacu pada UU No 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 161 disebutkan bahwa, "Kewajiban anggota Dewan, diantaranya adalah, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menaati tata tertib dan kode etik, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja kerja secara berkala, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan."

Sementara itu, bila kembali mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota, Pasal (1) disebutkan bahwa, "Norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD."

Sampai berita ini diturunkan, anggota DPRD Pandeglang dari partai Demokrat, Iing Andri Supriadi yang viral di akun media sosial itu telah memberikan klarifikasi dalam bentuk video yang di upload dalam akun YouTube nya pribadi. Namun, saat Jurnalis hendak melihat melihat video klarifikasi tersebut tidak bisa di buka.

Penulis: Redaksi

Baca Juga