Keputusan Bawaslu RI

Kader Senior Golkar: Peserta Pemilu Bisa Gugat KPU

Kader Senior Partai Golkar, Rudy Darmawanto. (Foto istimewa).

Jakarta, Akuratnews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melanggar tata cara dan prosedur dalam proses input data Sistim Informasi Penghitungan Suara atau dikenal dengan nama Situng. Bawaslu kemudian memerintahkan KPU untuk segera memperbaiki tata cara dan prosedur dalam proses input data pada Situng yang ditemukan banyaknya kesalahan input.

Salah seorang Kader Senior partai Golkar, Rudy Darmawanto mengatakan, pelanggaran yang dilakukan KPU sama artinya KPU telah melanggar azasnya sendiri sebagai penyelenggara dan dilakukan secara terbuka.

"Ya sangat jelas KPU melanggar terhadap azasnya sendiri sebagai penyelenggara dan itu dilakukan secara terbuka. Maksudnya baik, tapi caranya salah." Kata Rudy Darmawanto saat dikonfrimasi redaksi Akuratnews.com, Kamis (16/5/2019).

Apalagi dibeberapa provinsi, kata Rudy, pleno rekapitulasi tidak dapat dilakukan secara baik dan sesuai jadwal yang telah ditentukan, KPU bahkan menerbitkan SE (surat edaran) tentang pengunduran waktu hingga 3 kali diterbitkan SE terbaru.

"Aneh memang SE bisa mengalahkan Undang-Undang dan SE di terbitkan dengan alasan yang tidak jelas dan bukan force majuere," Terangnya.

Sebelumnya Rudy yang juga bertugas sebagai saksi dari Partai Golkar saat ditemui di gedung DKPP mengatakan KPU dan Bawaslu Jakarta Timur dianggap tidak tegas dan terkesan membiarkan terjadinya dugaan pelanggaran pemilu yang telah dilaporkan kepada mereka atas prilaku tidak etis aparatnya yang telah melakukan pertemuan dengan salah satu peserta pemilu sebelum rekapitulasi di tingkat kecamatan.

"Semua ketua partai politik di Jakarta Timur sudah mengetahui hal itu, dan bukan rahasia lagi, tetapi KPU dan Bawaslunya tidak melakukan apa-apa, padahal itu katagorinya pelanggaran berat atau bisa disebut kejahatan demokrasi," Ungkap Rudy saat diwawancarai Akuratnews.com, Senin (13/5/2019) kemarin.

Salah satu yang dipermasalahkan adalah dugaan pertemuan PPK Cakung dengan beberapa kandidat partai politik. "Ada bukti bahwa PPK Cakung bertemu dengan beberapa kandidat partai politik, di luar tempat pleno. Ada (bukti) foto-fotonya, sekarang lagi dilaporkan di DKPP (Dewan Penyelenggaraan Pemilihan Umum)," Terang Rudy Darmawanto. Oleh karena itu, Golkar DKI pun memilih walk out dari Pleno,

Rudy menuturkan, atas dugaan pelanggaran dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu di Jakarta Timur itu, para peserta pemilu pun kecewa, terlebih dengan munculnya putusan Bawaslu RI yang memutuskan KPU terbukti melanggar, tentu menambah kecurigaan adanya permainan yang merugikan para peserta pemilu.

Lantas ketika ditanyakan, apakah dalam hal pelanggaran tersebut, Komisioner KPU bisa dipidana?

Rudy menjawab, Komisioner KPU bisa dipidana setelah Bawaslu membuat putusannya. "Bisa!! Peserta pemilu dapat melakukan gugatan lain setelah Bawaslu membuat salinan putusannya," Tutup Rudy.

Penulis:

Baca Juga