Kades di Sidoarjo Ini Bantah Tudingan Mark Up Dana Pembangunan Polindes dan Bumdes

Sidoarjo, Akuratnews.com - Sebagian besar anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sruni, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo tak mau menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) 2018 Pemerintah Desa (Pemdes) Sruni yang dikepalai H. Saiful Imaduddin.

BPD Sruni beralasan, Pemerintah Desa (Pemdes) Sruni diduga melakukan mark up anggaran dana pembangunan Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan kantor Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang digarap 2018 lalu.

"Dana yang dikucurkan desa untuk membangun Polindes dan Bumdes itu sebesar Rp300-an juta, saat ditelisik ke pihak pekerja proyek, ternyata menghabiskan dana di bawah itu," terang seorang anggota BPD yang namanya enggan disebutkan.

Tak pelak, tudingan miring tersebut langsung mendapat reaksi dan bantahan dari Kades Saiful.

"Sungguh, saya tidak melakukan apa yang dituduhkan mereka. Memang, desa menganggarkan Rp300-an juta untuk proyek pembangunan Polindes dan Bumdes. Menyoal pengerjaannya yang menelan dana lebih rendah, ya itu bukan urusan saya, bisa ditanyakan ke Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD)," ucap Kepala Desa Sruni, Saiful Imanuddin pada Akuratnews.com, Kamis (25/4).

Maka itu, lanjut Saiful, agar persoalan tersebut tidak berkepanjangan dan menjadi polemik di tengah masyarakat, pihaknya menemui Camat Gedangan, Agus Sudjoko untuk mengundang Ketua TPKD dan seluruh anggota BPD Sruni.

"Alhamdulillah, setelah pertemuan di kantor camat, permasalahan selesai, hanya mis-komunikasi. Singkatnya, bila masih disoal, ya mari kita bersama menghadap Inspektorat dan Ketua TPKD bersedia mengembalikan kelebihan dananya, "pungkas Saiful tersenyum.

Penulis: Wachid
Editor: Redaksi

Baca Juga