Kadisdik Jabar: Dua Poin yang Perlu Diperjuangkan pada PPDB 2021

Kadisdik Jawa Barat Dedi Supandi
Kadisdik Jawa Barat Dedi Supandi

AKURATNEWS.COM- Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat Dedi Supandi menilai dua hal yang perlu diperjuangkan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB tahun 2021.

Hal itu terkait terdapatnya siswa dari golongan keluarga tidak mampu yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seperti terjadi di Kota Depok, Jawa Barat.

"Bahwa dalam PPDB ada dua hal yang perlu diperjuangkan. Pertama, memperjuangkan agar warga tidak mampu juga dapat bersekolah dan kedua, menjaga agar PPDB ini tidak melanggar sistem yang telah ditata untuk membangun sesuai 3 prinsip PPDB yang transparan, akuntabel dan objektif", ujar Dedi, Rabu,(9/6).

Menangapi itu juga, Dedi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kerjasama dengan pihak terkait yakni, Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) dan Dinas Sosial (Dinsos).

"Sudah ada MoU terkait data untuk PPDB, pertama MoU dengan Disdukcapil yang secara sistem untuk server akan terhubung dengan data kependudukan sesuai NIK", jelasnya.

"Kedua, MoU dengan Dinsos untuk kategori KETM. Jika data di Disdukcapil untuk kependudukan dan data di dinsos untuk KETM ada perubahan akan otomatis terekam dalam server sistem PPDB", tambah Kadusdik Jabar ini.

Dengan begitu, masih kata Dedi, jika ada pihak yang membutuhkan perbaikan data KETM silahkan dapat diperbaharui di Dinas Sosial sebagai data induk.

Karena, lanjut Dedi, server PPDB akan mengambil dari sistem data dari Dinsos terkait data-data lain seperti KIS, PIB dan lainya dan itu akan secara otomatis terbaharui juga di server PPDB.

Dedi menambahkan, artinya bukan bagian kewenangan pihaknya untuk mengubah data warga miskin dan tidak miskin dengan berbagai pendukungnya.

"Seperti masuk atau tidak, karena sistem sudah mengambil dari Data yang disajikan untuk KETM dari dinas sosial dan untuk zonasi alamat kependudukan di Disdukcapil", katanya.

"Jadi bukan kaitan lempar tanggung jawab, karena urusannya nanti ada yang protes juga apabila yang DTKS tidak masuk tapi yang luar DTKS bisa masuk" pukas Dedi.

Diketahui, dari data sementara, di Depok terdapat sebanyak 30 orang siswa tidak mampu yang dimungkinkan tidak bisa bersekolah di sekolah negeri lantaran masih belum terdaftar di DTKS namun terdaftar di KIS, PBI dan PIP.

Penulis:

Baca Juga