Kado Pahit Pandemi Covid-19 Itu Bernama Naiknya Lagi Iuran BPJS Kesehatan

Jakarta, Akuratnews.com - Kado pahit datang di tengah pandemi Corona (Covid-19). Alih-alih meringankan beban rakyat, pemerintah yang diwakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah kembali menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020 mendatang.

Kepastian kenaikan iuran tersebut berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres tersebut, disebutkan jika Iuran BPJS Kesehatan Kelas I naik menjadi Rp150.000. Kelas II naik menjadi Rp100.000 dan Kelas III menjadi Rp35.000.

Melihat hal ini, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, ini merupakan kado pahit Presiden Jokowi saat masyarakat dihadapkan situasi yang sulit saat ini akibat pandemi virus Corona.

"Pemerintah tidak memiliki kepekaan sosial terhadap rakyat peserta mandiri. Di tengah pandemi dan resesi ekonomi saat ini," kata Timboel di Jakarta, Rabu (13/5).

Dikatakan Timboel, pemerintah tidak menghargai putusan Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya membatalkan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

"Putusan MA hanya berlaku 3 bulan yaitu April, Mei dan Juni 2020, setelah itu peserta kelas I naik lagi jadi Rp150.000 per orang per bulan dan kelas II menjadi Rp100.000, sementara kelas III disubsidi Rp 16.500. Untuk tahun 2021 peserta kelas III Iurannya naik jadi Rp35.000 sehingga subsidi pemerintah menjadi Rp7.000," paparnya.

Timboel menjelaskan peserta mandiri adalah kelompok masyakarat pekerja informal yang sangat terdampak ekonominya oleh Covid-19.

Tetapi Pemerintah dengan sepihak menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan kelas I dan II yang tidak berbeda jauh dengan iuran sebelumnya yang mengacu pada Perpres 75.

Hal senada juga ditegaskan anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay. Ia menilai pemerintah tidak memiliki empati kepada masyarakat.

"Masyarakat dimana-mana lagi kesulitan. Dipastikan banyak yang tidak sanggup untuk mebayar iuran tersebut," ujar Saleh, Rabu (13/5).

"Saya khawatir, dengan kenaikan iuran ini banyak masyarakat yang tidak bisa membayar. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan akses pada pelayanan kesehatan. Dampaknya bisa serius dan dapat mengarah pada pengabaian hak-hak konstitusional warga negara," jelas imbuh Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Maka itu, dia sangat menyesalkan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dia juga sepakat melihat pemerintah terkesan tidak mematuhi putusan MA yang membatalkan Perpres 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

“Sejak awal, saya menduga pemerintah akan berselancar. Putusan MA akan dilawan dengan menerbitkan aturan baru. Mengeluarkan Perpres baru tentu jauh lebih mudah dibandingkan melaksanakan putusan MA,” tandasnya

"Dan uniknya lagi, iuran untuk kelas III baru akan dinaikkan tahun 2021. Pemerintah kelihatannya ingin membawa pesan bahwa mereka peduli masyarakat menengah ke bawah,” imbuh mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Ditambahkannya, pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS itu per 1 Juli 2020. Dengan begitu, kata dia, ada masa dimana pemerintah melaksanakan putusan MA mengembalikan besaran iuran kepada jumlah sebelumnya yaitu Kelas I sebesar Rp80 ribu, Kelas II sebesar Rp51 ribu, dan Kelas III sebesar Rp25,500.

"Artinya, pemerintah mematuhi putusan MA itu hanya 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Setelah itu, iuran dinaikkan lagi," pungkasnya.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga