Kalah di PT TUN Lawan Sapari, Kepala BPOM Ajukan Kasasi

Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito. (Foto istimewa).

Jakarta, Akuratnews.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta No.226/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 12 September 2019.

Kasasi diajukan Kepala BPOM atas kekalahannya dalam perkara sengketa Surat Keputusan Pemberhentian yang digugat ke PTUN Jakarta oleh Mantan Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Drs Sapari Apt. M. Kes.

Diketahui, Kepala BPOM, Dr. Ir. Penny Kusumastuti Lukito MCP kembali kalah dalam perkara melawan Sapari di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta. Majelis Hakim di tingkat PT TUN telah menguatkan putusan sebelumnya di PTUN Jakarta, dengan amar Putusan PT TUN nomor 226/B/2019/PT.TUN.JKT.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim PT TUN menyatakan, MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

2. Menguatkan putusan PTUN nomor 294/G/2018/PTUN.JKT tanggal 8 Mei 2019, yang dimohonkan oleh pembanding;

3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250 ribu.

Amar putusan itu ditandatangani oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Ketut Rasmen Suta SH, dengan hakim anggota, Mohammad Husein Rozarius SH. MH dan H. Sugiya SH. MH dibantu oleh Panitera Pengganti Effendi SH. MH.

Atas kekalahan itu, Kepala BPOM kemudian mengajukan Kasasi, seperti dikutip Akuratnews.com dari surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi Nomor 294/G/2018/PTUN-JKT yang dinyatakan oleh Sri Hartanto SH M.kn, Panitera Muda Perkara di PTUN Jakarta tertanggal Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 pekan lalu.

Merespon Kasasi itu, Sapari selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mengatakan, pihaknya menduga Kasasi yang diajukan itu, patut diduga adalah upaya Kepala BPOM mengulur-ulur waktu agar Usia Sapari mencapai titik Pensiun.

"Sejak saya melakukan upaya gugatan 'pertama' 17 Desember 2018 dan menang tanggal 8 Mei 2019 terkait pemberhentian saya sebagai Kepala BB-POM di Surabaya tanggal 19 September 2018 yang tanpa alasan dan dasar hukum di PTUN Jakarta, hingga menang di tingkat banding tanggal 12 September 2019, yang saya jalani dengan penuh kesabaran, tawakal dan keikhlasan dan percaya bahwa, 'Gusti Alloh Mboten Sare'." kata Sapari.

Menurut dia, dengan diajukan “kasasi” oleh Ka BPOM, Sapari menduga, pengajuan Kasasi bertujuan untuk ulur-ulur waktu agar Usia dirinya memasuki usia pensiun.

"Itu hak beliau (Kepala BPOM) tentunya," kata Sapari dalam keterangannya kepada redaksi Akuratnews.com, Jumat (18/10/2019).

Menurut Sapari, sebagaimana perkara gugatan keduanya terkait SK pensiun TMT 1 Oktober 2018 yang dinilai oleh Sapari sebagai SK Pensiun yang dipaksakan kepada dirinya untuk pensiun sebelum waktunya, yang saat ini sedang berlangsung di PTUN Jakarta. Sapari mengaku berserah diri meminta yang terbaik kepada Allah SWT

"Karena itu sepenuhnya saya hanya berdoa dan berserah diri yang terbaik kepada Allah SWT, bahwa Allah itu tidak tidur," kata Sapari.

"Dengan diajukannya 'Kasasi' oleh Ka BPOM yang menurut dugaan saya bertujuan untuk ulur-ulur waktu, bahkan sudah hampir satu tahun ini saya tidak menerima gaji yang menjadi hak saya yang berakibat saya tidak bisa menafkahi anak isteri. Emang ada aturan yang seperti itu? Itu hak beliau tentunya...," tandasnya. (*)

Penulis:
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga