KAMMI Soal DNI: Jokowi Khianati Janji Pro Wong Cilik

Jakarta, Akuratnews.com - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menilai kebijakan Pemerintah yang mencabut sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai kebijakan yang berbahaya.

Hal itu disampaikan Ketua Umum KAMMI, Irfan Ahmad Fauzi bahwa kebijakan tersebut dianggap tidak pro masyarakat menengah ke bawah atau "wong cilik".

"Kami melihat kebijakan ini sebagai kebijakan yang tidak pro tehadap wong cilik. Jika revisi Perpres ini tetap dilakukan, jelas sekali Pemerintah Jokowi menghianati janji kampanye yang katanya mau pro terhadap wong cilik," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Akuratnews.com, Rabu (21/11/2018).

Menurut Irfan, saat ini masyarakat kecil hanya memiliki dan berkuasa atas sektor UMKM di tengah kuatnya korporasi-korporasi yang telah dikuasai asing. Bagi masyarakat kecil, UMKM dianggap sektor terkahir yang dimiliki dalam menopang kehidupan.

"Jadi kalau sektor ini pun sudah tidak lagi bebas dari investasi asing, maka apa lagi yang dipunyai masyarakat?" sesal Irfan.

Pihaknya lantas akan menginstruksikan seluruh pimpinan KAMMI di berbagai daerah untuk menolak kebijakan yang tidak berpihak kepada wong cilik ini. "Saya akan instruksikan kepada pimpinan daerah dan Wilayah KAMMI untuk menolak kebijakan ini, kalau perlu kami akan turun kejalan-jalan dan mendatangi pihak pemerintah yang berwenang dengan kebijakan ini" ungkap Irfan.

"Jangan sampai masyarakat kecil dibiarkan menjadi tumbal dari kebijakan pemerintah yang tidak pro wong cilik ini" tandasnya.

Sebelumya, Presiden Jokowi akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 yang mengatur DNI. Dengan revisi Perpres ini akan terdapat 54 bidang usaha yang akan dikeluarkan dari DNI, salah satunya sektor UMKM. (Ysf)

Penulis:

Baca Juga