Pilkada Depok 2020,

Kandidat Wali Kota Depok Dilaporkan ke Polisi

Depok, Akuratnews.com- Salahsatu kandidat Wali Kota Depok yang ikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Mohammad Idris ternyata telah dilaporkan ke polisi.

Kandidat Wali Kota Depok yang diusung partai PKS, Demokrat, PPP dan partai Berkarya pada ajang Pilkada 2020 telah dilaporkan ke polisi sejak 19 Maret 2020 lalu oleh warga Depok yakni Bagus Seta Novianto.

Laporan polisi bernomor LP/187OlUl|YAN.2.5/2020/SPKI.PMJ, sejak 19 Maret 2020 di Polda Metro Jaya itu terungkap dalam isi formulir pengaduan warga Depok dan telah diterima Ketua KPU Depok Nana Shobarna.

"Dasar laporan karena berganti-ganti nama yang melanggar peraturan perundang-undang Republik lndonesia dan itu telah saya buat pengaduan dan sudah diterima dan di tandatangani Ketua KPU Depok," ucap warga Depok, Rudi Hm Samin, Rabu,(9/9/2020).

Dalam berkas isi formulir pengaduan, masukan masyarakat yang dilayangkan kepada KPU Depok itu tertuang sejumlah poin pada uraian tanggapan, masukan.

Di dalamnya diuraikan juga soal sejumlah bukti berganti-ganti nama Mohammad Idris calon Wali Kota Depok di Pilkada 2020 yang dinilai Rudi telah melanggar Undang-undang Republik lndonesia nomor.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Rudi menuturkan, dengan berganti-ganti nama semaunya sendiri telah melanggar ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik lndonesia nomor.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

Demikian halnya sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Republik lndonesia nomor.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor.23 tahun 2006.

Isinya, lanjut Rudi, tentang administrasi kependudukan, yang mengatur pencatatan penggantian nama berdasarkan penetapan pengadilan yang berwenang untuk mengadili pemohon yang diajukan pemohon.

Dengan turut dilampirkanya sejumlah bukti-bukti dalam formulir pengaduan itu, poin terakhir juga disampaikan Rudi agar digunakan sebagai bukti menolak pencalonan Wali Kota Depok yang diusung partai PKS dan PPP dengan nama berbeda dalam surat rekomendasi partai.

"Perubahan nama sesuai UU RI nomor 23 tahun 2006 yang di ubah kedalam UU RI nomor 24 tahun 2013 melalui penetapan pengadilan dan bukan seenaknya," pukas Rudi.

Terkait formulir pengaduan itu ditanggapi singkat Ketua KPU Depok Nana Shobarna. Dia tunjukan jadwal verifikasi pendaftaran pencalonan dan persyaratan calon hingga 22 September 2020.

"Ini jadwal persyaratan pencalonan dan syarat calon yang dalamnya berisi rangkaian jadwal tahapan verifikasi calon," singkat Nana.

Sementara, Juru Bicara (Jubir) Koalisi Tertata Adil Sejahtera (TAS) yang mengusung pasangan Idris-Imam di Pilkada Depok 2020, Qonita Luthfiyah menanggapi santai persoalan itu.

Qonita bahkan mengaku jika pihaknya tak merisaukam adanya Laporan Polisi (LP) tersebut. "Sebagai team pemenangan menyikapi hal ini biasa-biasa saja," singkat Qonita yang juga sebagai Ketua DPC PPP Kota Depok Rabu,(9/9/2020) malam.

Dia menambahkan,  kalau sudah menyangkut persoalan hukum sebaiknya tanya ke aparat penegak hukum. "Setahu saya ini persoalan sudah 5 tahun lalu yang tak ada kejelasannya," ujar Qonita.

Seperti diketahui, pasangan Idris-Imam kini sedang jalani proses tes kesehatan sebagai tahap proses verifikasi persyaratan pencalonan dan calon mulai 4 sampai 11 September 2020.

Penulis:

Baca Juga