Kangkangi Undang-Undang, Raja Nainggolan Tegaskan Akuntan Publik Berhenti Rekanan Perbankan

Akuntan Publik Raja Nainggolan dari KAP Raja Nainggolan.

Jakarta, Akuratnews.com – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) merupakan profesi yang berdiri karena ada landasan hukum, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 'Tentang Akuntan Publik' di mana Setiap Akuntan Publik adalah mereka yang telah meluluskan ujian sertifikasi Akuntan Publik atau Certified Public Accountant (CPA).

Akuntan Publik adalah mereka yang telah memenuhi berbagai persyaratan dan melalui banyak proses regulasi IAPI dan Kementrian Keuangan (KEMENKEU), hingga Akuntan Publik memperoleh izin praktik dan dapat memberikan jasa sebagai Profesional yang sah di mata hukum.

Namun dalam praktiknya, banyak Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melanggar sikap Independensi Profesi yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2011.

Akuntan Publik Raja Nainggolan dari KAP Raja Nainggolan mengungkapkan bahwa penyimpangan yang sering terjadi adalah munculnya kemitraan dari KAP dengan Perbankan.

"Ada antara 20 sampai dengan 60 KAP itu rekanan dengan Bank Plat Merah dan Badan Usaha lainnya," ungkap Raja saat ditemui di kantornya, di Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (15/7/20).

Menurut Raja, hal tersebut yang sedang mereka perjuangkan, yakni Sikap Independensi Profesi yang selama bertahun-tahun telah dirantai dan ditukar dengan praktek rekanan antara KAP dengan Bank Plat Merah, apalagi Bank Plat Merah itu modal sahamnya berasal dari duit negara dan disana juga banyak uang nasabah.

"Khusus untuk Bank Plat Merah, dari sudut pandang hukum tidak boleh dibiarkan masih terdapat kebijakan praktek rekanan KAP yang diikuti oleh Akuntan Publik, karena berbenturan dengan regulasi Independensi (UU No 5 Tahun 2011). Setiap kebijakan yang berasal dari badan usaha bila berbenturan dengan UU maka kebijakan tersebut wajib hapus karna melanggar hukum," tambahnya.

Diketahui, atas permasalahan tersebut, Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kememkeu) melakukan video conference, pada hari yang sama dengan agenda 'FGD Permasalahan Akuntan Publik Dalam Daftar Rekanan Bank'

Lebih jauh, Raja mengatakan bahwa dalam pembahasan yang melibatkan Akuntan Publik Se-Indonesia tersebut, Ketua IAPI, Tarkosunaryo belum mendapat Formulasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"Ketua yang memimpin rapat tadi belum bisa menyimpulkan akan mengambil langkah apa dalam menangani soal Rekanan itu sejak 10 Oktober 2018 dan yang pasti saya pribadi tidak akan berhenti bersikap untuk mengembalikan Independensi Profesi Akuntan sesuai UU No 5 Tahun 2011. Profesi Akuntan Publik tanpa rekanan (Conflict of Interest)," tegasnya.

Selanjutnya 1 2
Penulis:

Baca Juga