Kapolri Jamin Netralitas Polri dalam Pilkada 2018

Jakarta, Akuratnews.com - Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian memastikan kepolisian negara republik Indonesia bersikap netral dalam perhelatan Pilkada serentak 27 Juni mendatang. Netralitas Polri, dipastikan Tito sebagai harga mati bagi korsp Bhayangkara.

Hal itu disampaikan Aktivis HAM dan Pengamat Pemilu, Natalius Pigai usai pertemuannya dengan Kapolri di bilangan Semanggi, Minggu (24/06/2018).

"Berbagai kebijakan dan perintah sebagai commander wish dari Kapolri baik perintah lisan, tertulis, dan juga melalui teleconfrence sedang dilakukan," kata Pigai mengutip pernyataan Kapolri.

Jaminan netralitas Polri itu, juga dibuktikan dengan ditariknya Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Hasanuddin ke Mabes Polri karena terbukti terlibat atau tidak netral dalam politik. Masyarakat, dipastikan bisa bersinergi dengan Polri menyampaikan dugaan-dugaan pelanggaran terhadap netralitas Polri dalam pemilu dan Polri akan menindaklanjuti.

"Ternyata dia tidak mendukung, tetapi mengacungkan jari tanda (kode) lulusan angkatan, namun ini situasi sensitif," kata Tito terkait laporan masyarakat yang menduga ada dugaan pelanggaran netralitas oleh salah satu pimpinan Polri di Sumatera beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, keresahan terhadap netralitas Polri dalam Pilkada Juni 2018 semakin mencuat usai pelantikan Komjen Pol M. Iriawan (Iwan Bule) sebagai Pj Gubernur Jabar, Senin 12 Juni 2018, lalu. Polri, dikhawatirkan kembali menghidupkan dwi fungsinya sehingga menjadi alat kekuasaan sebagaimana terjadi pada era orde baru.

Mutasi Wakapolda Maluku karena pelanggaran netralitas, tengah menjadi bukti bahwa ada saja oknum Polri yang berbuat tak netral. Kecurigaan kepada korps Bhayangkara semakin menguat di tengah publik, usai ketum partai Demokrat Susilo Bambang Yodhoyono (SBY), mengkritisi penggeledahan Iwan Bule di rumah Cagub Jabar, Dedy Mizwar pada Kamis (21/06/2018).(MDz)

Penulis:

Baca Juga