Kasus Gugatan Ketua KAI vs Advokat Semakin Memanas

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). (Sumber: tribun news)

AKURATNEWS - Kasus gugatan terhadap Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI), Erman Umar oleh mantan rekan sesama advokat, semakin memanas.

Sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), advokat Henri Kusuma menggugat advokat senior tersebut dan kasusnya dengan nomor perkara 306/Pdt.G/2022/PN Jkt.Ps sudah mulai disidangkan.

Dan Rabu (30/6) kasus ini memasuki masa persidangan kedua di PN Jakpus.

Henri menuntut Ketua KAI tersebut karena dianggap telah mengambil alih klien dan melakukan perbuatan melawan hukum ketika sedang menangani perkara klien.

Henri menggugat Erman Umar Rp10 miliar dan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1 juta setiap harinya apabila lalai memenuhi putusan.

Kedua advokat tersebut pun mulai saling serang di media massa.

“Memang Erman masuk setelah kuasa kepada penggugat dicabut, tapi masalahnya sebelum klien mencabut kuasa ke Henri, Erman dan tergugat lain diduga sudah bicara dengan suami dari klien penggugat, bahkan diduga sudah menerima honor,” kata Henri Kusuma dalam keterangan tertulisnya kepada media, Sabtu (1/7).

“Terkait Erman menanda tangani kuasa setelah pencabutan kuasa ke Henri, memang peran pengacara sudah berkurang karena proses nya sudah di posisi akhir. Kasusnya tinggal finishing sehingga surat kuasa tidak begitu urgent,” tambah Henri.

Sebelumnya, Henri dan timnya, yakni Zeesha Fatma Defaga Zeesha, Prasetyo dan Guffi Andriyan menangani sebuah perkara bersama pada 2021 lalu.

Namun, dalam perjalanan, Henri menganggap ketiga mantan partnernya tersebut tidak menjalankan kuasa, mendiamkan perkara dan tidak menjalankan jasa hukum yang telah disepakati.

Menurut Henri, mereka ditenggarai sudah berupaya mengambil alih perkara tersebut ketika masih bersama.

Dalam keterangan tertulisnya, Abdurrahman selaku kuasa Hukum Henri dari ARJ Law Office mengatakan, kliennya mempertanyakan peran seseorang bernama Prasetyo (tergugat), yang mengaku kepada Henri merupakan petinggi di Badan Intelijen Negara (BIN) dan mengenal petinggi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penelusuran kasus yang tengah mereka tangani.

“Orang ini, mengapa pak Erman tidak pernah menyebutnya? Apa karena sahabat dekat atau pak Erman mau melindungi dia?,” kata Abdurrahman.

“Jangan hanya bisa membuntuti, cari info tentang penggugat, untuk selanjutnya disampaikan kepada suami dari klien penggugat agar hilang kepercayaan (terhadap Henri) dan pada akhirnya mencabut kuasa. Mari kita bertarung di "ring tinju" kami sangat senang melawan senior tidak ada beban bagi kami,” imbuh advokat dari ARJ Law Office tersebut.

“Terkait tuduhan penggugat menipu klien, apakah pak Erman ini tidak sadar, kegagalan penanganan perkara disebabkan siapa? Salah satu nya disebabkan putri dan sahabat dekatnya yaitu Zeesha dan Prasetyo, kami akan buktikan itu,” kata Abdurrahman.

Dalam materi gugatan di PN Jakpus tersebut, disebutkan bahwa ketiga mantan partner Henri, yakni Zeesha, Prasetyo dan Guffi, telah menerima uang sejumlah Rp900 juta dari penggugat, namun dianggap tidak menjalankan tugasnya.

Henri juga melaporkan Zeesha Fatma, putri Erman Umar, ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/1766/IV/2022/SPKT/POLDA, Zeesha Fatma dituduh melanggar Pasal 372 KUHP karena dianggap telah menipu Henri.

Abdurrahman mengatakan Ketua KAI ini diharapkan tidak terlalu menganggap remeh para advokat junior.

“Pak Erman terlalu percaya diri, menganggap enteng kami sebagai junior, dan terlalu mengandalkan Prasetyo yang dianggapnya kerap berhasil dalam setiap intriknya. Kami telah memohon kepada Allah SWT utk bisa mengungkapkan hal ini,” imbuhnya.

Dalam jawaban resmi secara tertulis Erman menegaskan tuduhan Henri terhadap dirinya yang menyebut menjerumuskan saudara Henri dengan menghasut kliennya, yang berdampak pencabutan surat kuasa Henri adalah tidak benar.

Erman bahkan menyatakan ada banyak alasan mengapa klien mencabut surat kuasa dari kuasa hukum, antara lain tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Selain itu bisa juga karena klien merasa diterlantarkan atau ditipu oleh advokatnya sendiri.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga