oleh

Kasus Jalan Nangka, NMI Dijerat Dua Pasal UU Tipikor

Depok, Akuratnews.com – Usai jalani pemeriksaan pada kasus dugaan korupsi pembebasan dan pelebaran jalan Nangka senilai Rp.17 miliar, Nur Mahmudi Ismail dan kuasa hukumnya langsung dihadang dan dicecar pertanyaan oleh para awak media di Mapolresta Depok.

Kuasa hukum NMI, Lim Abdul Halim akhirnya berikan keterangan setelah klienya enggan berkomentar dan memilih bungkam saat ditanya para pewarta di depan ruang Satreskrim Polresta Depok, Kamis,(13/9/2018).

Dikatakan Lim, pasal yang disangkakan pada klienya adalah Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. “Pasal yang disangkakan, Pasal 2 dan 3,” terang Lim dihadapan para pewarta di Mapolresta Depok.

Kesempatan itu Lim tidak merinci lebih lanjut soal poin pengenaan ke dua Pasal yang disangkakan tersebut lantaran menanggapi banyaknya pertanyaan dari para pewarta.

Lim juga mengatakan, terimakasih pada pihak polisi yang dinilai bekerja profesional. Dalam pemeriksaan dia juga katakan ada 64 pertanyaan pada klienya. “Ada 64 pertanyaan, terimakasih polisi sangat profesional,” katanya.

Terkait adanya upaya penahanan terhadap NMI, dirinya nyatakan tidak ada setelah pihaknya ajukan permohonan penangguhan penahanan klienya. “Tadi kita mengajukan permohonan dan dikabulkan,” jelas Lim.

Sesuai dua Pasal yang disangkakan, NMI bisa terancam hukuman penjara. Pada Pasal 2 UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Pada Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. (Eko)

Komentar

News Feed