Kasus Suap Patrialis Akbar, MK Klaim Bukan Pemohonan Uji Materi UU Ternak

Fajar Laksono, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi.

Jakarta,Akuratnews.com - Juru bicara ( Jubir ) Mahkamah Konstitusi ( MK) Fajar Laksono mengaku, kasus penyuapan hakim Konstitusi, Patrialis Akbar yang bernama Basuki Hariman bukanlah pemohon uji materi UU 41 /2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun pemohonan perkara  tersebut adalah asosiasi petani, peternak kecil dan koperasi susu serta konsumen daging.

" Terdapat lima sampai enam pemohon ,Mereka merasa dirugikan ketentuan zonasi dalam UU tersebut," kata Fajar kepada Akuratnews.com, Jumat (27/01/2017).

Dia mengucapkan jika beleid tersebut mengatur dua basis impor daging dan produk olahan ternak yang diberlakukan Indonesia yakni, negara dan zona tertentu.

Menurutnya, di dalam sistem negara mengharuskan semua wilayah negara pengimpor bebas dari penyakit ternak.Kemudian sistem zoba tertentu tidak mewajibkan seluruh kawasan negara pengimpor bebas penyakit ternak.

" Jadi pemohon keberatan dengan ketentuan soal zonasi tersebut," ungkapnya.

Dia menambahkan, bila ahli yang diajukan pemohon menyatakan di muka sidang,ketentuan zonasi merugikan pengimpor, sebab sistem tersebut rentan menyebabkan penyebaran penyakit ternak ke bagian negara lain. Sedangkan pemohon minta Indonesia hanya menerapkan sistem impor berbasis negara.

" Kalau semua negara dinyatakan klir penyakit ternak, maka Indonesia boleh mengimpor ," ucapnya.

Sementara itu, jika terlepas dari persoalan uji materi,sehingga MK tak mencampuri hubungan antara penyuap dengan pemohon.

Terlepas dari persoalan uji materi, Fajar menegaskan, MK tak mencampuri hubungan antara penyuap dengan pemohon.MK menyerahkan penanganan dugaan suap yang menjerat Patrialis kepada KPK.

Seperti diketahui, KPK sebelumnya melalui,  Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief, menyebutkan Basuki Hariman sebagai pengusaha pengimpor daging. KPK pernah memeriksa Basuki sebagai saksi pada kasus impor daging sapi tahun 2013. (Agus)

Penulis:

Baca Juga