Opini

Kaum Tani Harus Rebut Kedaulatan Agraria untuk Kedaulatan Pangan & Energi

Wendy Hartono, Ketua KPW-STN Jawa Barat. (Foto: Dok. Akuratnews.com)

Penulis: Wendy Hartono, (*)

Akuratnews.com - Konflik agraria di Indonesia terus meningkat di berbagai daerah setiap tahunnya dan selalu memakan korban dengan latar belakang perebutan kepemilikan lahan tanah. Pemicunya adalah maraknya Investasi Asing ke Indonesia sebagaimana pemerintahan nasional saat ini semakin larut ke alam ekonomi liberal dengan pembangunan infrastrukturnya.

Selama beberapa tahun terakhir, terutama semenjak kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, berulang-ulang kali konflik agraria selalu mengambil korban, entah itu meninggal maupun terluka akibat penganiayaan atau ditembak.

Sepanjang tahun konflik agraria dan kriminalisasi terhadap petani tidak pernah berhenti musimnya. Selalu terjadi di setiap daerah di Indonesia, sementara RUU pertanahan tidak satupun menjawab dan mengurai penyelesaian penderitaan dan konflik-konflik tersebut.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang kepemimpinan Jokowi-JK, yakni sejak tahun 2014 hingga 2018 terdapat 41 orang meninggal dan 546 orang terluka akibat dianiaya dan 51 orang tertembak akibat konflik agraria.

Tidak tanggung-tanggung, sebagaimana dicatat oleh KPA, luas lahan yang memicu konflik tersebut mencapai 807.177 hektar. Parahnya lagi, sekira 591.640 hektar lahan dipicu oleh konflik kepemilikan lahan untuk perkebunan sawit, sisanya disebabkan oleh beberapa sektor seperti kehutanan 65.000 hektar, pesisir 54.000 hektar dan pertambangan 49.000 hektar.

Konflik-konflik semacam ini akan terus terjadi di Indonesia, apalagi dalam visi pemerintahannya ke depan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan semakin membuka pintu selebar-lebarnya untuk investasi. Bahkan, pemerintah akan melawan siapa saja yang menghambat investasi di Indonesia.

Selain itu, DPR RI dan Pemerintah Nasional juga sedang membahas Rancangan Undang – Undang Pertanahan (RUUP) dan bersikukuh untuk mengesahkannya tanpa melihat kualitas RUUP tersebut dan situasi darurat agraria saat ini, yang tidak akan menjadi jalan keluar dari 5 (lima) pokok krisis agraria di Indonesia.

5 Pokok krisis agraria dimaksud, yakni:

1. Ketimpangan struktur agraria yang tajam;

2. Maraknya konflik agraria struktural;

3. Kerusakan ekologis yang meluas;

4. Laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non-pertanian;

5. Laju kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas.

RUU Pertanahan tersebut tidak sejalan dengan mandat Pasal 33 UUD 1945, Tap MPR IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai tonggak perjuangan kaum Tani Indonesia dalam melakukan Reforma Agraria secara Nasional, sebagaimana dulu Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan tersebut dan menetapkan tanggal 24 September sebagai Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tahun oleh seluruh Kaum Tani Indonesia.

Melalui Keppres No. 169 tahun 1963 Presiden Soekarno menetapkan 24 September sebagai Hari Tani Nasional. Tanggal 24 September 1963 telah mencatat sejarah penting bagi peranan dan posisi Kaum Tani dalam perkembangan Revolusi Indonesia yang telah melahirkan Undang-Undang Pokok Agraria dan ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional.

Sudah seharusnya pada tanggal 24 september 2019 yang tinggal sepuluh hari Lagi di peringati secara besar-besaran, menjadi waktu paling tepat medesak Pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Periode 2019-2024 ke depan, untuk menjalankan program-program yang bertujuan menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi di masyarakat. Dengan begitu, keterlibatan TNI-Polri dalam penyelesaian konflik agraria dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Keterlibatan Polri hanya dimungkinkan jika ada pihak-pihak yang melawan keputusan panitia tersebut.

Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin harus menjalankan amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dalam meredistribusikan lahan tanah untuk memenuhi kebutuhan Rakyat Tani untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk investor atau perusahaan-perusahaan tertentu yang hanya menguntungkan pemilik modal besar, karena selama ini pemerintah dalam tata kelola Agraria masih berwatak Kolonial dan hanya berpihak kepada kepentingan pemodal besar.

Pemerintah diduga tidak segan-segan mengeluarkan izin kepada korporasi untuk melakukan penyerobotan lahan yang dimiliki atau dikelola oleh masyarakat. Pemerintah juga diduga tidak segan-segan menggunakan aparatur Negara untuk mengusir paksa masyarakat dari lahan tanahnya demi kepentingan investasi.

Untuk, menyelesaikan persoalan-persoalan konflik agraria ini, perlu kiranya Pemerintah dan DPR membentuk Panitia Nasional Penyelesaian Konflik Agraria dengan mengacu kepada Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA No. 5 Tahun 1960 dan melibatkan unsur-unsur masyarakat serta melibatkan rakyat secara aktif dengan mengutamakan pendekatan dialogis.

Dengan begitu, keterlibatan TNI-Polri dalam penyelesaian konflik agraria dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Keterlibatan Polri hanya dimungkinkan jika ada pihak-pihak yang melawan keputusan panitia tersebut.

Jika Pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin mampu melaksanakan langkah – langkah tersebut, tidak akan ada lagi pertumpahan darah yang berkaitan dengan konflik agraria, bahkan dapat diminimalisir sekecil mungkin terjadinya perampasan tanah rakyat oleh Negara maupun korporasi yang selama ini menghambat pemerintah itu sendiri dalam menjalankan Reforma Agraria.

Karena, Reforma Agraria menjadi hal yang sangat mendasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dalam proses pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat secara adil dan merata. Tentu membutuhkan dukungan masyarakat luas terutama dari petani dan masyarakat untuk mensukseskan program Reforma Agraria sebagaimana sudah dilakukan Pemerintahan Jokowi melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) sebagai kebijakan atau payung hukum bagi rakyat menggarap lahan-lahan tanah untuk dijadikan areal pertanian.

*Penulis: Wendy Hartono adalah Ketua Komite Pimpinan Wilayah – Serikat Tani Nasional Jawa Barat. (*)

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Penulis: ....
Editor: Hugeng Widodo

Baca Juga