Opini

Keabsurdan Negara Kapitalis

Akuratnews.com - Aneh bin ajaib adalah kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana tata kelola negara dari sebuah sistem bernama kapitalisme. Hal ini disebabkan adanya skema yang tidak biasa, yakni kebijakan berutang yang dilakukan pemda ke pusat. Sebagaimana diketahui bersama, Covid-19 telah memukul perekonomian daerah hingga skala negara. Sehingga demi melanjutkan pemulihan ekonomi dan penanganan wabah di daerah, Pemerintah akan memberikan kelonggaran syarat bagi daerah untuk mengajukan pinjaman ke pusat.

Dikutip dari Republika.co.id pada Rabu (3/6/2020) Pemerintah berencana melonggarkan syarat bagi pemerintah daerah yang ingin mengajukan pinjaman ke pusat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, kemudahan akses pinjaman ini akan diprioritaskan bagi daerah yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya merosot akibat pandemi Covid-19 dan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Presiden meminta agar kami menaikkan fasilitas pinjaman ke daerah. Saat ini yang tadi dibahas Rp 1 triliun. Presiden meminta kami membuat kajian mengenai kebutuhan pemda yang hadapi kondisi PAD-nya turun drastis akibat Covid dan penerapan PSBB agar bisa dapat akses pinjaman," kata Sri selepas mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu (3/6).

Menkeu menyebutkan, kemudahan akses pinjaman diharapkan memudahkan pemerintah daerah dalam melanjutkan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonominya. Kendati begitu, Menkeu tidak menjelaskan berapa besaran pinjaman yang bisa diajukan pemda.

Pinjaman yang dilakukan pemda diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjangan Daerah. Pasal 2 aturan tersebut menyebutkan bahwa pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD dan atau untuk menutup kekurangan kas.

Sumber pinjamannya untuk jangka menengah-panjang bisa berasal dari pemerintah pusat. Pendanaannya bisa dari APBN dan atau pengadaan pinjaman pemerintah dari dalam negeri ataupun luar negeri.

Tata kelola yang abnormal ini mengkonfirmasi beberapa hal :

Pertama, negara tidak berfungsi sebagai penanggungjawab pertama dan utama. Seharusnya tak ada dalam mindset negara adanya regulasi kemudahan memberi pinjaman ke daerah. Bahkan harusnya tidak ada pinjaman dari daerah ke pusat. Sebab, pusat bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dan pengurusan urusan negara dan rakyat. Sehingga kala daerah kekurangan dana, negara akan hadir dengan segera mengucurkan dana ke wilayah tersebut. Tanpa perlu adanya skema pinjam-meminjam.

Kedua, dengan pemaparan fakta di atas memperjelas bagaimana pemerintahan yang berjalan sendiri-sendiri. Namun, jika melihat proses penanganan wabah sekarang, pusat juga terlihat plin-plan. Terkadang daerah harus mandiri tetapi kadang daerah wajib ikut aturan pusat. Sehingga terjadi ketidakjelasan batas dan aturan berlaku. Maka, wajar jikalau dikatakan rezim hari ini bertindak dan berhukum suka-suka, tak terikat aturan apapun.

Ketiga, adanya regulasi pinjaman daerah kepada pusat juga semakin menegaskan peran negara sebagai regulator semata. Negara bahkan bertindak seperti korporasi. Dengan menjadikan untung rugi sebagai tolok ukur kebijakannya bukan kemaslahatan rakyat Indonesia.

Keempat, tak dapat dibantah keabsurdan tata kelola negara kini akibat pengkristalan sistem kapitalisme sekuler. Kapitalisme sebagai ideologi yang diemban negara penjajah Barat telah mendoktrin peran negara beserta tolok ukur perbuatannya. Hal ini pun diperparah dengan asas berpikir sekuler di mana agama tak boleh masuk ke ranah pemerintahan. Walhasil, tidak akan didapati dalam sistem ini adanya keberkahan hidup yang menghantarkan pada kesejahteraan daerah maupun rakyat secara keseluruhan.

Keempat hal di atas tak akan terjadi pada sistem Islam. Dalam sejarah peradaban Islam, pada masa Kekhalifahan Bani Umayyah, Mesir sebagai salah satu wilayah yang dikuasai umat Islam memiliki jumlah kekayaan yang tidak diragukan lagi, sangat banyak.

Harta kekayaan tersebut tidak serta-merta masuk ke istana negara melainkan Baitul Mal mendistribusikannya terlebih dahulu ke setiap wilayah untuk kepentingan umum di Mesir dan memenuhi kebutuhan daerah secara lebih efektif. Sehingga setelah kebutuhan penduduk daerah dan pemerintahannya terpenuhi, barulah harta yang tersisa diserahkan ke istana kekhalifahan.

Umat Islam di berbagai wilayah kekuasaan memiliki hak dan kewenangan untuk mencegah mengalirnya kekayaan yang dikirimkan ke pusat kekhalifahan jika mereka belum yakin bahwa seluruh warga negara sudah mendapatkan hak-hak mereka. Realitas ini terjadi di Mesir pada masa pemerintahan Mu’awiyah yang menjabat sebagai gubernur.

Pada suatu ketika, seekor unta membawa sejumlah harta bangkit dan bergerak menuju Damaskus. Kemudian salah seorang warga Mesir bernama Burh bin Haskal Al Mahri menjumpainya seraya bertanya, “Apa ini? Mengapa kekayaan kami harus keluar dari negeri kami? Kembalikan ia.” Lalu rombongan yang mengawal unta tersebut kembali hingga berhenti di dekat masjid. Lalu lelaki tersebut bertanya, “Apakah kalian semua telah mengambil subsidi dan bagian-bagian kalian, keluarga kalian, dan kebutuhan-kebutuhan kalian?” Mereka menjawab, “Ya.” Kemudian ia membiarkan unta tersebut pergi untuk melanjutkan perjalanannya ke Damaskus setelah memastikan semua masyarakat mendapat hak mereka.

Pada masa Kekhalifahan Umar bin Khaththab, tatkala menghadapi situasi sulit, Khalifah Umar meminta bantuan ke wilayah atau daerah bagian Kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu memberi bantuan. Gubernur Mesir, Amru bin al-Ash mengirim seribu unta yang membawa tepung melalui jalan darat dan mengirim dua puluh perahu yang membawa tepung dan minyak melalui jalur laut serta mengirim lima ribu pakaian kepada Khalifah Umar.

Hal ini menunjukkan kesigapan pemimpin kaum Muslim dalam menyelesaikan krisis; ketika mendapati pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi menutupi semua kebutuhan dalam rangka menyelesaikan krisis. Pemerintah pusat langsung memobilisasi daerah-daerah wilayah Kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu untuk membantu menyelesaikan krisis tersebut. Khalifah Umar langsung mengirim surat dan utusan langsung untuk mengurusi hal ini, agar bantuan segera terkondisikan dan disiapkan.

Khalifah Umar juga mengirimkan bantuan yang datang dari berbagai daerah berupa makanan dan pakaian kepada semua orang selama beberapa bulan. Tungku-tungku besar sebagai dapur umum terus beroperasi yang dikerjakan oleh tangan-tangan ahli. Mereka memasak sejak fajar dan membagikan makanan kepada orang-orang.

Khalifah Umar menyampaikan pengumuman, “Bila Allah tidak mengentaskan kemarau maka setiap penghuni rumah akan kami tangguhkan seperti mereka dan akan kami beri makan semampu kami. Bila kami tidak mampu, kami memutuskan setiap penghuni rumah yang memiliki perbekalan, kami satukan dengan yang tidak punya perbekalan hingga Allah mendatangkan hujan.”

Dari sini, nampak jelas bagaimana tata kelola negara yang khas. Islam menempatkan peran dan fungsi negara sebagai periayah (pengurus) urusan rakyatnya. Negara bertanggungjawab penuh memenuhi kebutuhan daerah. Jika ada wilayah yang kesulitan, negara akan hadir untuk memecahkan kesulitan tersebut. Ketika negara memiliki kekosongan kas di Baitul Mal, maka negara akan meminta bantuan dari daerah lain dalam kekuasaan Islam yang mempunyai kekayaan berlimpah untuk membantu wilayah yang terkena dampak kesulitan.

Oleh karena itu, sudah seyogianya kita sebagai warga negara berpikir ke arah perubahan Indonesia yang lebih baik. Yakni, dengan mengambil Islam sebagai new system di tengah-tengah ketidaknormalan sistem sekarang. Hanya Islam yang tercatat mampu menjamin kemakmuran hidup di daerah maupun pusat. Sebab, Islam berdiri di atas dasar akidah yang benar bukan hasil pikiran dan jalan tengah yang dipilih oleh manusia sebagaimana sistem kapitalisme sekuler. Wallahu a’lam bish shawab.

*Penulis adalah: Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam
Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Juga