Opini

Kebijakan Membuka Sekolah, Membuat Dilema

Ilustrasi Hari Pertama Masuk Sekolah

Akuratnews.com - Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 per 7 juni 2020, terdapat 92 kabupaten/kota diluar pulau Jawa yang masuk kategori zona hijau.

Indikator zona hjau diantaranya adalah penurunan jumlah kasus positif, ODP, dan PDP, serta penambahan kasus sembuh bagi yang positif dan peningkatan jumlah spesimen selama dua minggu terakhir.

Melihat kondisi tersebut, Menteri Pendidikan (mendikbud) Nadiem Makariem, memutuskan untuk membuka kembali sekolah di wilayah zona hijau. Berdasarkan data peserta didik yang ada di wilayah zona hijau, baik dari tingkat SD, menengah, dan tingkat atas, jumlahnya hanya 6 persen dari total keseluruhan jumlah peserta didik se-Indonesia.

Keputusan mendikbud tentang pembukaan sekolah di tengah pandemi saat ini, direspon oleh ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat, Iwan Hermawan.

Iwan mengatakan bahwa sarana dan prasarana sekolah terkait protokol kesehatan belum siap. Menurutnya, protokol kesehatan yang disusun pemerintah pusat memerlukan biaya yang besar yang tak mungkin ditutup dengan anggaran sekolah. Misalnya, kewajiban membersihkan sekolah dengan desinfektan dua kali sehari, menyiapkan hand sanitizer, memperbanyak tempat cuci tangan, sampai menyiapkan alat pelindung diri (APD).

Sebagaimana diketahui, wacana tahun ajaran baru 2019/2020 akan dibuka pada bulan Juli tahun ini. Namun, belum ada rincian lebih lanjut terkait kriteria pembukaan sekolah dari Kemendikbud. Iwan merekomendasikan agar pembelajaran jarak jauh (PJJ) diselenggarakan sampai bulan Desember 2020. Tentu saja hal ini dibarengi dengan pelatihan dan persiapan guru, sehingga tak terjadi kendala seperti tiga bulan terakhir.

Siapa yang menyangka, proses belajar mengajar yang biasanya terjadi antara murid dan guru di lingkungan sekolah, harus dipindah pelaksanaannya di rumah peserta didik. Para orang tua pun ikut andil dalam proses belajar di rumah dan penyediaan sarana komunikasi secara mandiri.

Dalam target pencapaian, hal ini tentu berbeda sesuai keadaan. Anak yang biasa belajar tatap muka/dua arah langsung dengan gurunya, kini hanya menerima tugas jarak jauh lalu dikerjakan tanpa ada penjelasan dari sang pendidik.

Kurikulum darurat untuk masa pandemi saat ini, belum juga dikeluarkan oleh Kemendikbud, baik untuk pembelajaran jarak jauh ataupun belajar tatap muka. Tentu saja guru akan kebingungan dalam metode pencapaian nilainya. Ditambah pula kendala komunikasi yang tidak semua wali murid memiliki smartphone atau kendala internet yang ada di pelosok karena kesulitan sinyal.

Sebelum ada wabah Covid-19, gambaran pendidikan di Indonesia tak jelas arahnya. Problem sumber daya manusia (SDM) menjadi indikatornya. Tingkat kemiskinan, biaya sekolah yang mahal, sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadikan pendidikan di negeri ini tidak merata.

Apalagi masa pandemi sekarang, sistem pendidikan semakin membingungkan dan menyulitkan dalam pelaksanaannya.

Wajar saja jika hal ini terjadi, disebabkan Indonesia berkiblat pada pendidikan sekuler. Sekolah hanya dijadikan tempat formalitas menyelesaikan jenjang pendidikan, yang pada akhirnya menjadi jaminan mendapatkan pekerjaan. Betapa banyak orang yang lulus dari sekolah, namun tak berkolerasi pada budi pekerti dan keluhuran yang menjadikan negeri ini minim kejahatan.

Sangat berbeda jika dibandingkan dengan pendidikan didalam sistem Islam yaitu negara Khilafah. Peserta didik dari mulai usia dini diajarkan nilai-nilai kebaikan, baik dari materi cerita, bernyanyi dan kebiasaan sehari-hari. Masuk ke jenjang SD, SMP, dan SMA ditanamkan beragam tsaqofah islam yang berpengaruh pada akhlak, karakter, dan tujuan hidup yang mulia. Tak ketinggalan sains dan ilmu-ilmu terapan lainnya juga akan mendukung profesi suatu bidang yang akan ditekuni kelak di masa depan.

Materi pencapaian dalam sistem Islam tak hanya bersandar pada angka semata, namun implementasi dari ilmu yang dicerap menjadikan peserta didik memiliki kepribadian islam dalam kehidupannya. Lalu di kemudian hari akan menghantarkan keberhasilan dalam membangun sebuah peradaban yang didominasi oleh generasi beriman dan bertakwa (IMTAQ), juga terdepan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Ketika wabah melanda, Khilafah akan tegas membuat kebijakan yang berbeda di wilayah zona hijau dan zona merah. Pada zona hijau, aktivitas dilaksanakn seperti biasa. Pada zona merah, diberlakukan perlakuan yang berbeda antara yang sakit dan sehat. Yang sakit diisolasi dan diobati dengan segera dan yang sehat bisa menjalankan rutinitas dengan menerapkan arahan protokol kesehatan. Jika hal ini dilakukan, tentu tak akan ada kebingungan dan kekhawatiran tentang sekolah dan jalannya proses belajar mengajar di setiap wilayah.

Materi pembelajaran dalam sistem Islam yang dilakukan pada masa pandemi tidak jauh berbeda dengan masa normal. Penguatan pada tsaqofah islam dan ilmu-ilmu terapan diseimbangkan. Antara guru dan orang tua bersinergi dalam pembelajaran jarak jauh untuk target kepribadian islam pada sang anak. Sehingga target keberhasilan pendidikan akan tercapai, yaitu memahami ilmu untuk diamalkan dan memiliki akhlakul karimah.

Dengan motivasi iman, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dijalankan dengan senang hati oleh kedua belah pihak. Terlebih lagi, fasilitas alat komunikasi penunjang dan kebutuhan listrik akan dipermudah oleh negara Khilafah dan tentu saja dengan biaya murah dan terjangkau. Baitul mal akan menganggarkan dana untuk keperluan pendidikan karena sumber pemasukan Khilafah memiliki kekuatan finansial yang tangguh demi mengurusi rakyatnya.

Penulis: Umi Kalsum

Baca Juga