Kebijakan Sampah dan Penggunaan Polysterena S Foam di FGD-kan Para Pakar

Jakarta, Akuratnews.comKebijakan sampah dan Penggunaan Polysterena S Foam di FGD-kan Para Pakar Fungsi plastik (resin) sangat vital bagi manusia dan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan.

Dra. Sri Wrinarti, M.Si,Associate Researcher PPSML UI mengatakan  Sangat banyak barang konsumsi yang berbahan plastik dengan berbagai macam manfaat, jenis, harga, kualitas, dan fungsi, satu diantaranya adalah Polystyrena foam (PS FOAM).

"Masyarakat luas selama ini mengenalnya dengan nama Styrofoam, yang sebenarnya merupakan merek dari Dow Chemicals. Sedangkan untuk kemasan makanan lebih tepat dengan istilah Polystyrena foam, " kata  Sri Wrinarti di dalam Focus Group Disscussion (FGD) pada Jumat (20/01/17),  di salah satu Lounge kawasan Epysentrum Kuningan Jakarta.

Selain itu, dalam FGD itu juga hadir Dr. Suyud Warno Utomo, Wakil Direktur PPSML UI yang juga pengampu mata kuliah AMDAL di Pasca Sarjana Lingkungan UI serta Bob R. Randilawe, Direktur Riset & Pengembangan Lingkungan Yayasan Peduli Bumi Indonesia (YPBI) sebagai fasilitator Diskusi, Abdullah SuburSH.MH, Tenaga Ahli Hukum dan Pengacara Publik dan Niko Adrian Azwar, SH.MH, Dosen Fakultas Hukum UKI.

Bahkan, FGD ini ini juga dihadiri Peneliti Pusat Standarisasi BSN, Evan Buana ST. M.Si. yang dalam FGD yang diadakan oleh (YPBI)  tersebut mengutarakan peran dan tupoksi BSN sebagai regulator dibidang standarisasi, ekolabel dan sistem jaminan mutu di Indonesia.

Peneliti Pusat Standarisasi BSN, Evan Buana ST. M.Si. menyatakan ,bahwa dewasa ini permasalahan sampah sudah sangat akut dan darurat terutama di kota-kota besar. Presiden Jokowi telah mengeluarkan PERPRES Nomor 18/2016 tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (waste to energy).

Ditempat yang sama, Tenaga Ahli Hukum dan Pengacara Publik , Abdullah Subur,menyebutkan, FGD ini merekomendasikan agar para Walikota, Bupati, dan Gubernur sangat perlu fokus mendorong implementasi Perpres tersebut karena itu merupakan perintah presiden Jokowi.

“Perspres itu jauh lebih signifikan dibanding Surat Edaran seorang Walikota atau Bupati. Surat Edaran identik dengan anjuran atau himbauan bukan norma hukum yang mengandung unsur melarang dalam kepentingan public”, tegas Abdullah Subur.

Dia juga mengungkapkan, masalah Surat Edaran muncul dalam kaitan dengan terbitnya Surat Edaran Walikota Bandung tentang pelarangan penggunaan kemasan berbahan Styrofoam baru-baru ini yang berpotensi merugikan kalangan dunia usaha UKM dan warga apabila pelarangan tersebut berakhir dengan pergantian jenis kemasan yang berimplikasi terhadap kenaikan harga yang otomatis membebani masyarakat kecil dan
menengah-kebawah.

Sementara itu,  konsultan dan pemerhati lingkungan. Bob Randilawe menjelaskan, UU Pengelolaan Sampah tahun 2008 mengamanatkan bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehenship dan terpadu dari Hulu ke Hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi.

Selain itu,  sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta bagaimana perilaku masyarakat bertransformasi menjadi ramah lingkungan, termasuk menghargai peranan

“tipping fee” atau jasa lingkungan dalam manajemen pengelolaan sampah, jelas Bob. (Agus)

Penulis:

Baca Juga