Kejari Dalami Kasus Dugaan Korupsi Proyek Kementerian di Sinjai

Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Ajie Prasetya, SH.,MH (tengah) saat menyampaikan dugaan kasus korupsi proyek Kementerian RI. /Ashari/AKURATNEWS
Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Ajie Prasetya, SH.,MH (tengah) saat menyampaikan dugaan kasus korupsi proyek Kementerian RI. /Ashari/AKURATNEWS

AKURATNEWS - Kejaksaan Negeri Sinjai, Sulawesi Selatan mulai mendalami dua kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek puluhan milyar yang bersumber dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.

Dua kasus ini diantaranya proyek Rumah Susun (Rusun) PNS (2018) yang menelan anggaran Rp13,8 milyar, dan Bantuan Dana Hibah PDAM Tirta Sinjai Bersatu (2017 hingga 2019) sebesar Rp8 milyar.

Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Ajie Prasetya mengungkapkan, dua perkara tersebut telah rampung proses penyelidikan dan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Proses pembangunan, dan pengelolaan dana Hibah PDAM Tirta Sinjai Bersatu diduga ada penyimpangan yang menyebabkan adanya kerugian Negara setelah tim melakukan pemeriksaan penyelidikan," ungkapnya di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai, Rabu (5/5/2021).

Sementara untuk mengetahui lebih detail jumlah kerugian Negara, kata Ajie, pihaknya masih mendalami.

"Siapa tersangkanya dan bagaimana modus operandinya, secara lengkap kita akan dalami dalam proses penyidikan,” ungkapnya, didampingi Kasi Intel Helmi Hidayat, dan Kasi Pidsus P Joharca Dwiputra.

Lebih jauh dijelaskan bahwa dari proses penyidikan perkara tersebut nantinya, terdapat status saksi dan tersangka. Pihaknya diakui telah mengambil keterangan dari beberapa orang yang terlibat.

“Kasus Rusun sudah ada 15 orang yang telah dimintai keterangannya, sedangkan kasus pengelolaan Dana Hibah PDAM sudah ada 20 yang juga telah dimintai keterangan," bebernya.

"Insya Allah akan kita tuntaskan secepatnya secara proporsional. Kita akan bekerja, karena kami tidak tidur. Kita upayakan akan dirilis kembali dan akan kita sampaikan kepada teman-wartawan paling lambat tiga bulan atau saat Hari Bhakti Adhiyaksa ke-61,” tambahnya.

Penulis: Ashari

Baca Juga