Kejati Jawa Barat Mandek Tangani Korupsi Lahan Jambu Dua

Jakarta, Akuratnews.com - Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Bogor menuntut Kejaksaan Agung menuntaskan perkara korupsi mark-up pengadaan tanah Jambu Dua yang merugikan APBD tahun 2014 sebesar Rp 43,1 miliar.

Terlebih perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi pada Mahkamah Agung dengan nomor 994 K/PID.SUS/2017 jo. 996 K/PID.SUS/2017 jo. 1012 K/PID.SUS/2017.

"Sudah setahun lebih kejaksaan tinggi Jawa Barat macet menyidik Walikota Bogor Bima Arya. Kami mencurigai adanya oknum kejaksaan yang bermain mata. Padahal mengacu pertimbangan dalam putusan pengadilan tipikor, semestinya para pleger korupsi sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Ketua Gerak Bogor Muhammad Sufi dalam orasinya di depan kantor Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanudin, Jakarta, pada Senin (7/8) siang.

Sufi mengungkapkan, ketika perkara korupsi tersebut ditangani Kejaksaan Negeri Bogor baru menetapkan tiga orang tersangka. Ketiganya adalah Hidayat Yudha Priatna (mantan kepala kantor koperasi usaha mikro kecil dan menengah Kota Bogor), Irwan Gumelar (mantan Camat Tanah Sareal) dan Ronny Nasrun Adnan (kepala kantor jasa penilai publik).

Ketiganya telah didakwa ke meja hijau dan telah divonis bersalah dengan hukuman pidana 4 tahun dan denda Rp 200 juta berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN BDG jo Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2016/PN BDG jo Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN BDG dan telah dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 33/Tipikor/2016/PT.BDG jo Nomor 34/Tipikor/2016/PT.BDG jo Nomor 35/Tipikor/2016/PT.BDG.

"Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim telah menyatakan bahwa Walikota Bogor Bima Arya dan Sekda Kota Bogor Ade Sarip sebagai pleger atau pihak yang turut serta melakukan korupsi dalam perkara korupsi tersebut.

"Jadi sudah tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk tidak menetapkan kedua pleger sebagai tersangka lalu didakwa di hadapan pengadilan tipikor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Sufi.

Sufi membandingkan, penanganan perkara tipikor Jambu Dua dengan kasus korupsi lainnya yang ditangani Kejaksaan secara cepat. Diantaranya perkara korupsi mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang terkesan dicari-cari kesalahannya dan mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla yang berulang kali memenangkan gugatan PraPeradilan.

"Pak Dahlan terkesan dicari-cari kesalahannya ketika menjabat di BUMD PT Panca Wira Usaha. Demikian juga perkara mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla dalam perkara korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur. Ini kasus Jambu Dua sudah sangat terang benderang belum juga ditetapkan tersangka baru.

Rencana setelah melaporkan Kajati Jawa Barat ke kejaksaan agung, Sufi dan rombongan akan mendatangi KPK untuk mengambilalih perkara korupsi Jambu Dua.(Dody)

Penulis:

Baca Juga