Kejati Sumut Selamatkan Uang Negara 39 Milyar

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sepanjang tahun 2018 berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 39 Milyar. (HSP/Akuratnews)
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sepanjang tahun 2018 berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 39 Milyar. (HSP/Akuratnews)

Medan, Akuratnews.com - Sepanjang tahun 2018, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 39 Milyar. Uang negara itu berasal dari penyidikan, penuntutan, uang pengganti dan denda. 

Aspidsus Kejatisu, Agus Salim menyampaikan hal tersebut usai membagikan brosur dan stikers kepada pengendara dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional yang berlangsung di depan Kantor Kejatisu, Jalan Abdul Haris Nasution, Senin (10/12/2018).

Agus Salim memaparkan, dari rekapitulasi penanganan perkara tindakpidana korupsi hingga November 2018, tercatat ada 131 pengaduan dan 126 penyelidikan serta 62 penyidikan. 

"Pada tahap  penyidikan berhasil diselamatkan kerugian uang negara Rp 4.012.909.339,- tahap penuntutan Rp 8.444.839.568,- sedangkan uang pengganti sebesar Rp 21.161.994.719,- denda Rp 5.975.000.000,- dan biaya perkara Rp 962.250,-. Jumlah tersebut nantinya bisa bertambah hingga di penghujung tahun nantinya," jelas Agus didampingi Wakajati Sumatra Utara Yudhi Sutoto, Asisten Intelijen Kejatisu Leo Simanjutak, Aspidum Kejatisu Edward Kaban, dan Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian.

Masih dalam memperingati anti korupsi ini, Agus menyebutkan dalam kurun waktu tertentu di 2018, ada fenomena yang menarik di Sumatra Utara. Terdata ada 37 pejabat kepala daerah di Sumut yang berhubungan dengan aparat penegak hukum baik itu KPK maupun Kepolisian. Dari 37 kepala daerah baik itu gubernur, walikota dan bupati, 7 diantaranya tersangkut dalam permasalahan hukum atau korupsi. 

"Tentunya ini harus menjadi perhatian dan sekaligus pesan agar pengguna anggaran di Sumatera Utara lebih teliti dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku,"ucap Agus.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, adapun dari sejumlah kasus korupsi yang menjadi perhatian publik beberapa diantaranya telah memasuki tahap penyidikan maupun persidangan diantaranya, kasus korupsi pembangunan rigit beton pada 2016, dengan nilai kerugian negara Rp 9 Milyar tersebut, Rp 7 M diantaranya telah dikembalikan ke kas negara.

Selanjutnya kasus korupsi pemberian fasilitas kredit BRI Agro senilai Rp 22 M, korupsi Epc IPA Martubung yang merugikan  negara Rp 18 Milyar dan penanganan korupsi pembangunan Tapian Siri-siri dan taman raja batu di 2016 di Kabupaten Mandailing Natal kini proses telah memasuki tahap penyidikan. (HSP)

Penulis:

Baca Juga