Kemenpan RB Menandatangani Nota Kesepahaman dan Meluncurkan Program Double Degree

Penandatanganan nota kesepahaman sekaligus peluncuran program double degree antara Kemenpan RB dengan 2 Universitas Negeri Nasional dan universitas di Australia serta Selandia Baru merupakan bentuk peran serta Kemenpan RB untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi dalam pengembangan SDM pada 2020 yang merupakan momentum kuat memacu kecepatan bangsa dalam pembentukkan Smart ASN.

Jakarta, Akuratnews.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan, bahwa kerjasama dengan 2 Universitas Nasional (Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin) serta 2 Universitas di Australia juga di Selandia Baru (University of Melbourne, dan Victoria University of Wellington), menjadi awal dimulainya program ini.

"Ini baru memulai, tidak hanya terhenti dengan empat universitas tapi kalau perlu seluruh seluruh universitas di Indonesia jadi think-thank dapurnya sumber daya masyarakat Indonesia, khususnya aparat sipil negara," ujar Syafruddin dalam acara peluncuran program tersebut di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Program tersebut menurut Syafruddin adalah murni inisiatif Kemenpan RB.

"Salah solusi terbaik yang diinisiasi Kemenpan RB adalah membangun kerja sama double degree untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur negara yang unggul," kata Syafruddin.

Syafruddin menyebut, para ASN akan dikirim untuk mempelajari administrasi pemerintahan, kebijakan publik, reformasi sektor publik, dan ekonomi.

Sementara itu terkait biaya pendidikan ASN tersebut nantinya akan disponsori penuh oleh negara lewat Lembaga Penyalur Dana Pendidikan (LPDP).

Syafruddin berharap, ASN yang mengikuti program tersebut diharapkan dapat menjadi agen reformasi yang paham isu dan masalah internal serta perkembangan paradigma reformasi birokrasi di dunia.

*Salah satu aset bangsa adalah SDM. Negara bisa besar tidak hanya dipicu hanya dari sumber daya alam saja, tapi SDM lah yang merupakan kekayaan hakiki yang dimiliki oleh bangsa,” ucap dia.

Seperti diketahui saat ini total PNS berjumlah 4.287.526 orang, di mana sebanyak 39 persen merupakan tenaga administratif.

Karena itulah Syafruddin menegaskan jika kondisi tersebut perlu direstrukturisasi.

"Supaya ASN itu nantinya didominasi jabatan fungsional teknis dan berkeahlian profesional yang lebih optimal mendukung pembangunan baik di pusat maupun daerah." tambahnya kemudian.

Sementara itu menurut data, sekitar 2.250.000 ASN di Indonesia belum mendapat gelar sarjana. Sedangkan yang menyandang gelar sarjana baru 50 persen dari jumlah ASN keseluruhan yang berjumlah 4,5 juta.

Atas dasar itu, Syafruddin menginginkan para ASN tersebut memperoleh gelar sarjana. Tujuannya, untuk menciptakan sumber daya manusia ( SDM) yang unggul.

“Yang belum sarjana kita sarjanakan, yang sudah S1 kita S2-kan,” tutup Syafruddin.

Penulis:

Baca Juga