Kemenperin Pertanyakan Wacana BPOM Labeli Kemasan Galon Mengandung BPA

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Edy Sutopo. 

AKURATNEWS - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempertanyakan adanya wacana tentang rencana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)  yang terkesan secara diam-diam akan mengeluarkan kebijakan soal pelabelan air minum dalam kemasan (AMDK) kemasan plastik yang mengandung BPA.

Dalam wacana kebijakan berbau diskriminatif itu, BPOM diduga akan mewajibkan  kemasan galon Polikarbonat (PC) yang mengandng BPA untuk mencabtumkan keterangan “Bebas BPA dan turunannya” atau “Lolos batas BPA” atau kata semakna.

“Yang saya herankan, kenapa kita sering terlalu cepat mewacanakan suatu kebijakan tanpa terlebih dahulu mengkaji secara mendalam dan komprehensif berbagai aspek yang akan terdampak,” ujar Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Edy Sutopo.

Menurut beberapa sumber, BPOM secara diam-diam mengadakan sebuah pertemuan dengan sejumlah pihak pada Senin, 13 September 2021 di kantornya untuk membicarakan mengenai wacana perubahan batas toleransi migrasi Bisfenol A (BPA) dalam kemasan makanan dan minuman dari sebelumnya 0,6  bagian per juta (bpj, mg/kg) menjadi 0,1 bpj.

Tidak hanya itu, pertemuan itu juga mewacanakan pelabelan air minum dalam kemasan (AMDK) yang menggunakan kemasan plastik yang mengandung BPA agar mencantumkan keterangan “Bebas BPA dan turunannya” atau “Lolos batas BPA” atau kata semakna.

Mendengar informasi ini, Edy menyatakan kaget karena tidak ikut diundang dalam pertemuan tersebut. “Terus terang saja kami kaget, karena kami tidak diundang pada rapat tersebut,” ucapnya.

Dia mengutarakan seharusnya BPOM perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum membuat wacana pelabelan itu.

Misalnya, kata Edy, BPOM harus melihat negara mana yang sudah meregulasi terkait BPA ini, adakah kasus yang menonjol yang terjadi di Indonesia ataupun di dunia terkait dengan kemasan yang mengandung BPA ini, serta adakah bukti empiris yang didukung scientific evidence, dan apakah sudah begitu urgen kebijakan ini dilakukan.

“Itu pertimbangan yang perlu dilakukan sebelum BPOM mewacanakan kebijakan terkait kemasan pangan yang mengandung BPA itu. Dalam situasi pandemi, dimana ekonomi sedang terjadi kontraksi secara mendalam, patutkah kita menambah masalah baru yang tidak benar-benar urgen?” tukasnya mempertanyakan wacana kebijakan BPOM itu.

Selanjutnya 1 2
Penulis:

Baca Juga