Kementerian ESDM Pastikan Tarif Listrik Tidak Naik Hingga Akhir Tahun

Ilustrasi

Jakarta, Akuratnews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif dasar listrik (TDL) untuk semua golongan baik subsidi dan non-subsidi tidak mengalami kenaikan terhitung sejak 1 Juli hingga 31 Desember 2017. Selain biaya energi primer dalam sistem ketenagalistrikan yang terus menurun, pemerintah juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

"Ini sesuai arahan Presiden bahwa per 1 Juli sampai 31 Desember tarif tenaga listrik tidak ada yang naik, semua golongan. Dengan begitu tarif tetap seperti sekarang," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam konfrensi pers di Jakarta, Rabu (21/6/17).

Dalam hal ini, pemerintah telah meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan efisiensi terhadap biaya pokok produksi (BPP). Mengingat, harga sumber energi primer seperti batubara dan gas cenderung bergerak turun.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026, komposisi pemanfaatan batubara ditargetkan hingga 50 persen dan gas sebesar 26 persen. Pemerintah, sambung Jonan, juga mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat di mana tarif listrik berkontribusi terhadap inflasi.

Sehingga, pemerintah memutuskan untuk menahan pergreakan TDL mulai dari golongan rumah tangga hingga bisnis dalam periode tertentu. "Kita minta PLN melakukan efisiensi di samping prediksi kita bahwa ada penurunan terhadap energi primer seperti batubara dan gas. Saya kira tarif listriknya (ke depan) malah bisa lebih turun," imbuhnya.

Per 1 Januari 2017, pemerintah secara bertahap menjalankan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran demi menjaga aspek keadilan di tengah masyarakat. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang tetap mendapatkan subsidi untuk golongan 450 Volt Ampere (VA) tercatat 23 juta pelanggan.

Sedangkan, verifikasi terhadap golongan 900 VA menunjukkan hanya 4,1 juta pelanggan yang dinilai layak memperoleh subsidi dari penyisiran terhadap 22,8 juta pelanggan. Terhadap golongan 900 VA, penyesuaian TDL seturut keekonomian berjalan dalam tiga tahap yang rampung pada Mei lalu. Dengan begitu, jumlah masyarakat yang berhak menerima subsidi listrik tercatat 27,1 juta pelanggan.

"Yang tidak layak mendapatkan subsidi memang secara bertahap tarifnya bergerak menuju tarif keekonomian," kata Jonan.

Di satu sisi, pemerintah memahami kebijakan subsidi listrik tepat sasaran menuai pro kontra. Maka dari itu, pemerintah meminta PLN melakukan pemadanan data terpadu pelanggan listrik.

Sejauh ini ditemukan sekitar 2,44 juta tambahan pelanggan 900 VA yang masih berhak menerima subsidi. Artinya bila proses verifikasi rampung, maka jumlah konsumen golongan 900 VA bersubsidi meningkat dari 4,1 juta menjadi 6,5 juta pelanggan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian ESDM pun mengusulkan tambahan subsidi listrik dalam postur Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2017 sebesar Rp 1,71 triliun. Artinya alokasi subsidi listrik dalam RAPBN 2017 yang sebelumnya diusulkan Rp 50,4 triliun, berubah menjadi Rp 52,11 triliun.

Sedangkan, besaran subsidi listrik dalam APBN 2017 tercatat Rp 45 triliun dengan rincian Rp 36 triliun untuk menyokong subsidi listrik masyarakat tidak mampu (golongan 450 VA dan 900 VA).

"Usulan (tambahan subsidi listrik) di RAPBNP 2017, akan kami paparkan pada Komisi VII DPR RI setelah libur Lebaran (sekitar bulan Juli)," ucapnya.

Dari pusat pengaduan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, terdapat 55 ribu pengaduan terkait kebijakan pencabutan subsidi listrik agar tepat sasaran. Fakta yang ditemukan dari proses verifikasi ialah sebanyak 27 ribu pelanggan yang telah dicabut subsidinya, ternyata masih berhak menerima subsidi.

Nantinya, hak subsidi akan dikembalikan melalui kompensasi. Dalam artian, mengurangi beban tarif listrik pada bulan berikutnya dari kelebihan pembayaran tarif listrik per bulan sebelumnya.

(Lano)

Penulis:

Baca Juga