Kemsos Terima Dokumen OBC KPBU Dari Bappenas Dalam Pembuatan Sistem Informasi Kesejahteraan Terpadu Nasional

Untuk menangani permasalahan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejaheraan Sosial (PMKS) di tanah air, Kementerian Sosial RI dan Kementerian PPN/Bappenas menjalin kerjasama dalam pembuatan Sistem Informasi Kesejahteraan Terpadu Nasional (SKSTN). Upaya Ini merupakan format baru untuk memastikan sistem basis data terpadu informasi kesejahteraan sosial bisa selalu diperbarui dan valid, agar penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) tepat sasaran.

Jakarta, Akuratnews.com - Untuk mewujudkan hal itu, Kemsos dibantu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun kajian awal prastudi kelayakan pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN). Pengembangan proyek SKSTN ini dengan mengunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Hari ini Bappenas menyerahkan Outline Business Case (OBC) kepada Kemensos. OBC tersebut terdiri dari 8 kajian yang sudah dilakukan sejak lama, teliti dan mendalam. Pre Market dan Sonding Market juga sudah. Kita menawarkan siapa yang berminat investasi untuk sistem data ini” Ujar Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Menurut Khofifah data terpadu nasional bisa memonitor warga yang benar-benar membutuhkan subsidi.

"Ini menjadi impian banyak kementerian, lembaga, dan di daerah, terutama bahwa akan ada top referral dari seluruh data yang terkait dengan apakah PMKS, apakah yang terkait dengan intervensi kemiskinan, atau yang terkait segmen khusus untuk mendapat subsidi," ujarnya.

Maka dari itu, pihak kementerian saat ini sedang mencari investor untuk bisa menjadi bagian proses penguatan data tersebut.

“Harapan kita akan memiliki basis data terpadu dari seluruh PMKS dan seluruh segmen yang akan mendapatkan subsidi. Dan itu kita tidak membutuhkan APBN secara signifikan. Karena memang kebutuhan APBN untuk support kebutuhan infrastruktur, SDM untuk menyiapkan layanan data terpadu ini memang mahal.”

Sementara itu Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) menjelaskan bahwa Kementerian yang bertanggung jawab untuk menyalurkan bantuan sosial tersebut tidak bisa berdiam diri dan hanya menggunakan data itu tahun ke tahun tanpa ada verifikasi atau tanpa ada update.

Bambang berharap melalui sistem data terpadu ini, bisa dilakukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan badan usaha yang terpilih, sehingga Kemsos bisa mendapatkan kepastian anggaran untuk dana bantuan jatuh ke tangan yang tepat.

"Kami optimistis sistem KPBU ini bisa menolong di masalah bansos," ujarnya. (Alam)

Penulis:

Baca Juga