Kendati Tidak Masuk Dalam Daftar Menteri Paling Populer, Nadiem Dinilai Perlu Hati-Hati

Mendikbud, Nadiem Makarim. (foto istimewa).

Jakarta, Akuratnews.com - Kendati tidak masuk dalam daftar teratas menteri paling populer ataupun paling disukai publik dalam berbagai survei yang dilakukan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim nyatanya telah menetapkan kebijakan-kebijakan besar yang menarik perhatian banyak orang.

Satu yang paling mencolok tentu saja keputusannya untuk menghapuskan Ujian Nasional (UN) yang diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang akan mulai diterapkan pada 2021 mendatang.

Kemudian Nadiem juga memberikan gebrakan besar ketika memutuskan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) langsung ditransfer ke rekening kepala sekolah (kepsek) masing-masing tanpa melalui pemerintah daerah (pemda).

Lebih menarik lagi, 50 persen alokasi dana tersebut ternyata ditujukan kepada guru honorer. Itu tentu bak guyuran hujan di tanah tandus, atau merupakan kebijakan yang begitu diidamkan oleh para guru honorer yang selama ini diketahui mendapatkan upah yang tidak sebanding dengan perannya sebagai tenaga pendidik.

Tidak ketinggalan, tentu saja ada Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka – menjadi konsep yang memayungi penghapusan UN – yang disebut Nadiem dapat menciptakan suasana agar setiap unit pendidikan (guru, dosen, siswa, dan mahasiswa) memiliki kebebasan berinovasi, belajar dengan mandiri, dan kreatif.

Akan tetapi, kendati mengeluarkan berbagai gebrakan yang dinilai dapat mengubah sistem pendidikan ke arah yang lebih baik, nyatanya, seperti yang diakui pula oleh Nadiem, terdapat resistensi alias penolakan dari masyarakat, khususnya pada konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Menariknya, Nadiem justru menanggapi resistensi tersebut sebagai suatu hal yang positif karena menilai suatu perubahan besar mestilah mendapatkan resistensi pada awalnya.

Akan tetapi, bagaimana jika resistensi tersebut sebenarnya adalah indikasi bahwa akan terdapat batu ganjalan besar yang dapat memukul mundur gebrakan Nadiem? Jika demikian yang terjadi, bukankah mantan bos Gojek tersebut seharusnya tidak melihat resistensi tersebut menggunakan kacamata normatif semata?

Harus Deteksi Potensi Masalah

Sama halnya seperti ungkapan normatif Nadiem, kita tentu kerap mendengar pernyataan “no pain no gain” – tanpa rasa sakit tak ada hasil – ataupun pepatah yang berbunyi “bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”.

Akan tetapi, bagaimana jika persoalan yang terjadi di awal tersebut bukanlah semacam resistensi biasa yang akan berlalu dengan sendirinya?

Pasalnya, gebrakan-gebrakan Nadiem pada dasarnya memiliki gesekan-gesekan kepentingan yang berpotensi besar menggoyang kepemimpinan alumnus Harvard tersebut.

Kebijakan penyaluran dana BOS langsung ke rekening kepsek misalnya, berpotensi akan menimbulkan gejolak yang besar. Pasalnya, dana BOS selama ini ternyata menjadi “lumbung” korupsi bagi pemda.

Hal tersebut dengan lugas dituturkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, yang menyebutkan berbagai oknum pejabat pemda memang diketahui telah melakukan pemotongan dana BOS.

Dengan alokasi anggaran sebesar 20 persen dari dana pendidikan, atau sebesar Rp 54,31 triliun pada tahun ini, mudah untuk menyimpulkan bahwa akan terdapat resistensi dari berbagai oknum pemda yang selama ini memanfaatkan dana BOS sebagai lumbung pendapatan.

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis: Fajar

Baca Juga