Keterangan Dua Ahli Perbankan Untungkan Terdakwa Investasi MTN

Anita Valentina Rouli, ahli perbankan saat dimintai pendapatnya pada sidang secara daring

AKURATNEWS - Sidang kasus dugaan gagal bayar investasi Medium Term Note (MTN) dari PT Berkat Bumi Citra (BBC) kembali menghadirkan saksi ahli perbankan di Pengadilan Negeri (PN)Surabaya, Selasa (10/5/2022).

Kali ini ada dua ahli perbankan yang dihadirkan secara daring oleh Jaksa Penuntut Umum, guna dimintai keterangan. Keduanya yakni Iwan Budiman, bagian hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Anita Valentina Rouli dari Universitas Indonesia.

Pada keterangannya Iwan mengungkapkan, bahwa meski memiliki resiko tinggi, produk MTN tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.

“Karena produk ini bukan produk perbankan, maka tentu saja tidak dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan. Meski resiko investasi yang terkandung dalam MTN adalah risiko gagal bayar dari perusahaan penerbit surat utang,” terang Iwan.

Sementara itu saksi kedua, Anita yang lebih fokus menjelaskan prosedur penerbitan MTN, memastikan meski penerbitannya diatur dalam pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), namun MTN dalam penerbitannya haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai surat sanggup.

“MTN dalam hal-hal tertentu masuk dalam kategori sebagai surat sanggup,” jelasnya.

Usai mendengarkan keterangan saksi ahli dalam sidang tersebut, Supriyadi, kuasa hukum kedua terdakwa semakin yakin, kasus yang melibatkan kliennya itu merupakan perkara perdata. Ia juga menilai bahwa keterangan kedua ahli perbankan tersebut justru meringankan kliennya.

Pendapatnya itu kata Supriyadi diperkuat oleh pernyataan kedua ahli yang menyatakan, bahwa sebelum tahun 2020 tidak ada peraturan yang mengatur soal produk Medium Term Note (MTN).

“Dua ahli itu mengatakan bahwa MTN itu tidak ada peraturannya sebelum tahun 2020. Baru setelah ada Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2019 yang berlakunya tahun 2020, baru itu diatur,” ujarnya saat ditemui usai sidang.

Kemudian Supriyadi menjelaskan, meski telah keluar Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2019, namun menurut Supriyadi hal itu juga tidak spesifik mengatur soal produk MTN. “Dan tidak spesifik juga mengatur apakah MTN yang kami terbitkan itu adalah yang wajib mendapat izin,” katanya.

Melihat dari keterangan dua ahli tersebut, Supriyadi menyebut bahwa MTN tidak perlu izin dari OJK. “Tanggapan kita keseluruhan dari dua ahli ini mengatakan tidak perlu ada izin dari OJK, gitu,” tegasnya.

Atas keterangan kedua ahli, dirinya yakin hal tersebut justru menguntungkan kedua kliennya. “Meringankan kita, menguntungkan kita. Karena ini kan terjadinya 2016, kecuali jika terjadinya setelah tahun 2020 maka wajib ada (izin) OJK,” kata Supriyadi.

Seperti diberitakan sebelumya, Lim Victory Halim dan Annie Halim didakwa melakukan dugaan penipuan investasi Medium Term Note (MTN) PT Berkat Berkat Bumi Citra dengan total kerugian Rp 13,2 miliar.

Kedua terdakwa didakwa pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 46 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis:

Baca Juga