Resmi Diamanatkan Undang-undang

Ketersediaan Energi Murah Jadi Kewajiban Negara

Jakarta, Akuratnews.com - Rencana pasangan capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang berjanji menurunkan tarif listrik hingga 50 persen dipandang mudah direalisasikan.

“Banyak hal yang bisa kita lakukan dari biaya penyediaan listrik. Dari situ, menurunkan tarif listrik 900 VA gampang sekali. Nggak susah kok,” beber pakar energi dan kelistrikan, Ali Herman Ibrahim usai diskusi Forum Tebet (Forte) di Jakarta, Jumat (12/4).

Ia pun mengapresiasi upaya menurunkan tarif listrik hingga 50 persen ini. Pasalnya, penyediaan harga listrik dan energi lain yang murah merupakan tanggung jawab pemerintah yang secara jelas tertuang di dalam Undang-undang (UU).

“Listrik itu tugas pemerintah untuk penyediaannya, sesuai dengan amanat konstitusi yang dituangkan dalam UU Nomor 30/2009 bahwa pemerintah wajib menyediakan listrik dengan harga terjangkau untuk kesejahteraan rakyat yang makmur, adil dan berkesinambungan,” jelasnya.

Oleh karenanya lanjut Ali, pemerintah punya wewenang untuk menaikkan dan menurunkan tarif listrik.

“Nah, pemerintah itu siapa? Presiden dan DPR. Presiden melimpahkannya ke menteri,” tegasnya.

Saat ini, 50 persen pasokan energi listrik masih bertumpu dari batu bara sebagai bahan utama yang dalam setahun setidaknya membutuhkan kurang lebih 70 juta ton untuk mencukupi kebutuhan listrik dalam skala nasional.

“Total skala nasional itu kalau dari ini saja (di Jawa) sudah 25 ribu MW. Kemudian luar Jawa itu totalnya 5ribu sampai 7ribu MW, Jadi kita kira sekitar 30 sampai 32 ribu MW,” ujarnya.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga