Ketua AMPG Labuhanbatu : Pengangkatan Ketua DPRD Harus Sesuai Mekanisme

Labuhanbatu, Akuratnews.com - Pucuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu periode 2019-2024, dipastikan akan menjadi milik Partai Golkar sebagai Pemenang Pemilu 2019 di Labuhanbatu.

Berdasarkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Labuhanbatu tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (No.24/Pl.02.6-kpt/04/1210/KPU-Kab/V/2019), dari lima daerah pemilihan (Dapil) yang ada di Kabupaten yang bermoto Ika Bina En Pabolo itu, Partai Golkar Labuhanbatu berhasil memperoleh 10 kursi.

Misalnya, Dari Dapil I meliputi Kecamatan Bilah Barat dan Rantau Selatan, caleg terpilih Meika Riyanti Siregar dan Poltak Marsada Rambe. Kemudian di Dapil II Kecamatan Rantau Utara, Herianto Ritonga dan Truli Simanjuntak. Sementara di Dapil III Bilah Hilir dan Panai Hulu, Mbelin Juahta Tarigan dan David Siregar. Lalu di Dapil IV Kecamatan Panai Tengah dan Panai Hilir, Junaidi Nainggolan dan Parulian Manik. Dapil V Kecamatan Bilah Hulu dan Pangkatan, Eko Ardiansyah Hasibuan dan Lukman Hakim Siregar.

Namun, hingga saat ini, kurang lebih sembilan hari menjelang waktu pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu periode 2019-2024, DPD Partai Golkar Labuhanbatu belum mengumumkan secara resmi siapa nama yang akan menduduki Pucuk Pimpinan DPRD Labuhanbatu.

Kondisi inipun mendapat perhatian serius di internal Partai Golkar. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Labuhanbatu, Mhd. Riduan Dalimunthe kepada Akuratnews.com saat ditemui di Sekretariat DPD AMPG Labuhanbatu, Jln. S.M. Raja, Rantauprapat, Senin (16/09/2019).

Menurut Riduan, pengangkatan Ketua DPRD Labuhanbatu dari Partai Golkar harus sesuai dengan mekanisme internal Partai Golkar, baik itu surat edaran, peraturan organisasi serta juknis dan juklak yang tidak bertentangan dengan AD/ART Partai.

"Jumlah perolehan suara pada Pemilu sudah tidak lagi menjadi pertimbangan utama menjadi Ketua DPRD, hal ini sesuai dengan surat edaran DPP Partai Golkar beberapa waktu lalu" ujar Riduan.

Dijelaskan Riduan, ada perubahan atas kriteria penentuan Ketua Dewan di daerah yang sebelumnya mengacu pada hasil Rapimnas Partai Golkar Tahun 2013 lalu.

Kriteria penentuan Ketua Dewan di daerah tersebut, diantaranya yaitu Unsur Pengurus Harian Dewan Pimpinan Partai, kemudian Pernah Menjadi Anggota DPRD, Berpendidikan Minimal S1, Memenuhi Ketentuan Perundang-undangan serta Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Lain.

"Kriterianya tidak lagi mengacu kepada Rapimnas 2013, yaitu berdasarkan perolehan suara. Tapi, mengacu kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan Partai, Pernah menjadi anggota DPRD, Berpendidikan S1, Memenuhi perundang-undangan dan tidak pernah menjadi pengurus partai lain" papar Wasekjen PB HMI 2013-2015 itu.

Lebih lanjut Riduan berharap, agar Ketua DPD Partai Golkar Labuhanbatu bisa dapat mematuhi dan mentaati mekanisme yang telah ditetapkan DPP Partai Golkar tersebut.

"AMPG Labuhanbatu menyambut baik penetapan ketua DPRD yang sesuai dengan mekanisme Partai, kami berharap agar Ketua DPD Partai Golkar Labuhanbatu dapat menjalankan hal tersebut, jangan sampai proses pengangkatan tersebut tidak sesuai aturan yang ada" pungkasnya.

Baca Juga