Ketua BP Kopaja Ungkap Bobroknya Manajemen Kopaja

Ketua Badan Pengawas (BP) Kopaja H Kandi Efendi (Kiri), anggota Kopaja Yudha Simanjuntak (tengah) dan anggota BP Azhari memimpin rapat anggota di Hotel Pradana SMK Negeri 57, Jakarta Selatan, Sabtu (13/4/2018). Foto/Yon P (Suarakarya)

Jakarta, Akuratnews.com - Ketua BP Kopaja H Kandi Efendi dan anggota BP Azhari mengatakan, kebobrokan manajemen Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) semakin terkuak. Hal ini disampaikan dalam rapat yang dihadiri puluhan anggota Kopaja, di Hotel Pradana SMK Negeri 57, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (14/4/2018).

Bobroknya manajemen Kopaja ini disebabkan Ketua Kopaja Nanang Basuki, yang diduga melakukan tindak pidana manipulasi data laporan keuangan. Ini dilakukan guna memperoleh kredit tanpa dilaporkan ke Badan Pengawas (BP) dan anggota.

"Nanang diduga telah melakukan manipulasi data laporan ke Bank BNI 1946 cabang Jatinegara bahwa Kopaja untung Rp 2 miliar supaya dapat kucuran kredit Rp 9 miliar yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Tidak dilaporkan kepada saya dan anggota BP, " terang Kandi.

Kandi mengatakan data yang disampaikan ke Bank adalah rekayasa. Menurutnya, pada April 2017, Kopaja rugi Rp 7,5 miliar dan tahun 2018 rugi sebanyak Rp 2 miliar.

Ketua BP Kopaja ini juga menegaskan, pihak Bank BNI cabang Jatinegara harus bertanggung jawab terhadap pengucuran kredit ini. "Kami tidak akan bertanggungjawab karena tidak pernah dilaporkan kepada BP", ungkapnya.

Selain rekayasa laporan keuangan, banyaknya mobil yang belum melunasi down of payment (DP) kepada karoseri STM juga menjadi penyebab rusaknya manajemen Kopaja. Diduga kurang lebih 80 persen dari total 150 unit mobil Kopaja AC yang belum melunasi DP.

Sedangkan dari sisi manajemen, semua hal yang dilakukan dinilai hanya menguntungkan pengurus, tidak bersifat transparansi. Hal ini diungkapkan oleh anggota Kopaja, Yudha Simanjuntak. Selain itu ia mengatakan, posisi kepengurusan Nanang Basuki sudah berakhir pada April 2017, sehingga tidak boleh lagi mengambil kebijakan dan keputusan strategis.

Menurut Yudha, Kopaja perlu perbaikan menyeluruh, terlebih dengan manajemen yang bobrok sekarang ini. "Sistem, prosedur, baik pengeluaran kas dan pembelian sparepart diduga tidak pernah benar prosesnya", ungkapnya.

Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Perhubungan, PT Transjakarta, Organda, DPRD, Dinas UKM dan Koperasi, leasing, karoseri perlu diingatkan akan hal ini. (Red)

Penulis:

Baca Juga