oleh

Ketua DPR Tegaskan Komitmen Permudah Izin Usaha

Jakarta, Akuratnews.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa salah satu tugas Pemerintah kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan diantaranya di bidang perizinan.

Kemudahan di bidang perizinan seperti birokrasi, waktu dan biaya pengurusan yang dipangkas dianggap dapat meningkatkan kemudahan dalam berusaha.

Bamsoet menegaskan DPR dan Pemerintah terus berupaya melakukan Reformasi Birokrasi. “Dari total jumlah prosedur yang sebelumnya 94 bisa dipangkas menjadi 49. Begitu juga perizinan yang sebelumnya berjumlah 9, dipotong menjadi 6. Jika sebelumnya membutuhkan waktu 1.566 hari, kini dipersingkat menjadi 132 hari,” ujarnya dalam seminar yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Notariat (IMANO) Jayabaya di Jakarta, Sabtu (3/11/18).

Menurutnya, World Bank mencatat dengan adanya reformasi kemudahan berusaha, telah menaikan posisi Indonesia dalam ease doing to business menjadi peringkat 73. Sehingga kepercayaan para investor untuk berinvestasi semakin meningkat.

“Data dari World Bank menunjukan adanya perbaikan indeks kualitas administrasi lahan dari 11,3 pada 2016-2017 menjadi 14,5 pada 2017-2018. Pada 2016-2017, biaya pengurusan perizinan mencapai 10,9 persen pendapatan per kapita. Bisa dihemat menjadi 6,1 persen pendapatan per kapita pada 2017-2018,” tutur Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini menerangkan, untuk memangkas birokrasi serta mengurangi biaya dan waktu pengurusan, Pemerintah telah menerapkan Online Single Submission (OSS) sebagai upaya menjalankan reformasi kemudahan berusaha. Penerapannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Bamsoet sendiri mengaku banyak mendapat masukan dari pelaku dunia usaha mengenai PP Nomor 24 Tahun 2018 yang kurang memberikan penjelasan mengenai izin yang belum efektif atau izin usaha komitmen. Izin ini dikhawatirkan akan merugikan apabila pengusaha tidak mengerti bahwa izinnya belum efektif dan sudah melakukan usaha sehingga apabila ada pengawasan, usahanya bisa ditutup.

“Sebagai turunan dari UU, PP seharusnya tak melahirkan polemik baru. Sayang jika keberadaannya bukan mempermudah, tetapi malah mempersulit. Sesuai tugas dan fungsi di bidang pengawasan, DPR RI bisa meminta penjelasan pemerintah mengenai keberadaan PP tersebut, sehingga kita bisa cari jalan keluarnya bersama,” jelas Bamsoet.

Lebih lanjut, kunci utama dari berhasilnya reformasi birokrasi menurutnya adalah terbukanya ruang dialog antara Pemerintah dan DPR RI dengan berbagai kalangan masyarakat. “Selama ruang dialog tersebut selalu terbuka, apapun hambatan dan tantangan yang terjadi dilapangan, akan bisa kita bereskan bersama,” pungkas Bamsoet.

Hadir dalam seminar ini antara lain Rektor Universitas Jayabaya Prof. Amir Santoso, Ketua Prodi Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, Ketua Umum IMANO Welly Bernando dan Staf Ahli Kemenko Perekonomian Ir. Lestari Indah. (Rhm)

Komentar

News Feed