Pendiri IFLC Sebut Arteria Dahlan Yang Layak Dipecat

AKURATNEWS - Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan meminta Jaksa Agung mengganti Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang menggunakan bahasa Sunda saat rapat dinas. Hal ini juga mendapat tanggapan dari praktisi hukum lainnya termasuk kalangan advokat.

Seperti diungkapkan advokat berdarah Garut, Nur Alam Prawiranegara. Pendiri Indonesian Feminist Lawyer Club (IFLC) ini menyesalkan permintaan Arteria yang dipandangnya tak menjaga kerukunan antar warga negara Indonesia.

"Seharusnya Arteria memahami tugas dan tanggung jawab dirinya selaku anggota dewan, apalagi selaku wakil rakyat yang bertugas di Komisi III yang harusnya memahami sosiologi dan budaya yang ada di masyarakat," tegas Nur Alam di sela-sela kegiatannya di Malang Jawa Timur, Rabu (19/1).

Arteria, tegasnya, seharusnya mengetahui aturan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara.

"Di UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ketentuan mengenai Pemberhentian jaksa jelas tertera dalam Pasal 12 yang menyatakan jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus-menerus, telah mencapai usia 62 tahun, meninggal dunia dan tidak cakap dalam menjalankan tugas," papar Nur Alam.

Lanjutnya, di PP Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Pemberhentian Sementara serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian di Pasal 5 menyatakan jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya, melanggar larangan perangkapan jabatan/pekerjaan, melanggar sumpah atau janji jabatan, atau melakukan perbuatan tercela.

“Betapa dangkalnya permintaan Arteria yang meminta atasan jaksa memecat seorang jaksa lantaran menggunakan bahasa daerah. Akan berapa banyak pegawai harus dipecat dari pekerjaannya jika menggunakan bahasa daerah. Saya saja sudah hampir tiga bulan di Malang harus mendengar pegawai berbahasa Jawa. Saya hanya meminta diterangkan kembali ke bahasa Indonesia sambil pelan-pelan belajar bahasa Jawa, dan bukan minta memecat orang tersebut. Yang layak dipecat adalah Arteria Dahlan, karena tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan,” pungkasnya.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga