Ketua Kombatan : Ada Persoalan Mendasar Dalam Tata Kelola BUMN

Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nasional (Kombatan), Budi Mulyawan.

Jakarta, Akuratnews.com - Pada dasarnya dalam konteks Badan Usaha, perubahan bukan hanya sekedar merubah tata kelola. Namun, keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni sebagai motor penggerak BUMN menjadi sebuah hal yang tak dapat ditawar-tawar dalam meningkatkan perekonomian, terlebih sebagai perusahaan yang dinaungi oleh plat merah.

Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nasional (Kombatan), Budi Mulyawan, mengatakan pihaknya melihat ada persoalaan mendasar dalam tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Disaat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki visi untuk membangun Indonesia, namun tidak didukung oleh para SDM yang ada di BUMN.

"Jokowi punya visi membangun Indonesia. Berdasarkan hasil riset, survey dari berita-berita yang berkembang, bahwa mayoritas BUMN, Aparat Sipil Negara (ASN), tidak mendukung Jokowi. Dalam proses pemilu tidak menjadi problem. Tetapi ketika Jokowi sufah menang ini menjadi problem," ujarnya, saat Rakornas Kombatan, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta (26/7).

Lebih jauh dia menambahkan, sesungguhnya untuk menyokong kinerja seorang presiden berada pada ASN dan BUMN. Hal tersebut merupakan alat formal yang harus digunakan presiden.

"Bagaimana presiden bisa mewujudkan visi Indonesia-nya ketika tidak senafas. Presiden harus mengkonsolidasikan kembali mesin politiknya. Dalam tanda kutip yang tidak sejalan menjadi sejalan," katanya.

"Ketidak dukungan BUMN dan ASN Contohnya PLN masih mahal dan direkturnya terkena kasus korupsi. Bagaimana seorang direktur dari manapun, berarti menghianati sumpah, itu contoh konkrit," tambahnya.

Terkait konsolidasi SDM, masih kata Budi, BUMN merupakan barang mati dengan pelaku yang menjalankannya. Untuk itu, BUMN mau dibawa kemana itu tergantung pada direksinya.

"Kesimpulannya, mau revitalisasi, cuci gudang, dan sebagainya tergantung direksi. SDM menjalankan sistem yang sedan dibangun. Kalau sistem sudah baik kita tinggal mengganti revitalisasi SDM-nya," ungkapnya.

"Jokowi untuk program dengan visi Indonesia, relatif bagus tapi capaian tidak banyak berarti ketika pembantunya kurang baik," tandasnya.

Penulis:

Baca Juga