Ketua Umum PB NU KH. Said Aqil Siradj Berharap Pilkada Serentak Berjalan Damai

Ketua Umum PB NU KH. Said Aqil Siradj

Ternate, Akuratnews.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) K.H. Said Aqil Siradj mengharapkan seluruh elemen masyarakat Maluku Utara mendukung berlangsungnya pilkada serentak di Kabupaten Pulau Morotai dan Halmahera Tengah yang aman dan demokratis.

"Pilkada merupakan pesta rakyat, hindari konflik dan tidak menciptakan suasana yang gaduh, karena bisa mengganggu stabilitas keamanan di daerah ini," katanya usai melantik Pengurus Wilayah NU Provinsi Maluku Utara di Ternate, Selasa (14/2/2017).

Dia menyatakan wilayah Malut pernah dilanda konflik antar-pendukung saat pilkada lalu. Untuk menghindari itu lagi, semua jajaran PWNU di Malut untuk bersama-sama menciptakan suasana pilkada yang demokratis.

Ia menjelaskan pilkada untuk mencari pemimpin yang bisa menjalankan amanah selama lima tahun dengan tujuan menyejahterakan masyarakat. Para pasangan calon harus siap kalah dan menerima kemenangan dengan cara yang santun.

Dua kabupaten di Provinsi Malut akan melaksanakan pilkada serentak. Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah diikuti dua pasangan calon, yakni Mutiara Yasin-Kabir dan Edi Langkara-Aburahim Odeyani.

Pilkada Kabupaten Pulau Morotai diikuti tiga pasangan calon, yakni Benny Laos-Asrun Padoma (Balap), Ali Sangaji-Yulce Makasarat (Ali-Yuk), dan Ramli Yaman-Adjan Djaguna (Radja).

Kapolda Maluku Utara Brigjen Tugas Dwi Apriyanto meminta kepada penyelenggara Pilkada Pulau Morotai dan Halmahera Tengah untuk bekerja jujur.

Dia menginginkan penyelenggara pilkada baik KPU maupun Bawaslu bekerja secara profisional agar pilkada di dua kabupaten tersebut berjalan lancar dan aman.

"Polisi bekerja tidak terlalu berat, tetapi sebaliknya jika penyelenggara tidak profesional, polisi pun pasti bekerja keras," kata Tugas.

Ia menyatakan akan memproses secara hukum terhadap pelanggaran dalam pilkada setempat.

"KPU dan Bawaslu harus netral sehingga proses pemilihan berlangsung aman, jika tidak maka penyelenggara yang terlibat kasus pidana pemilu harus proses hukum," katanya. (Naila)

Penulis:

Baca Juga