Pemilu 2019

Kinerja KPU Dinilai Terburuk Sejak Era Reformasi

Ketua Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto
Ketua Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto

Jakarta, Akuratnews.com - Inisiator Rumah Perjuangan Rakyat, Andrianto SIP melihat pelaksanaan pemilu serentak 2019 banyak menyisakan persoalan, terutama dengan banyaknya kecurangan yang terjadi.

Andrianto juga menilai Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) kali ini merupakan yang paling terburuk sepanjang berdirinya Reformasi di Indonesia. Melihat kondisi itu, Andrianto khawatir bahwa legitimasi hasil Pemilu 2019 dipertanyakan publik.

"KPU Kali ini bisa disebut KPU terburuk sepanjang reformasi ini berdiri, kenapa terburuk, karena dari awal, KPU ini tidak menunjukan profesionalitas dan banyak menimbulkan ketidakpercayaan publik" kata Andrianto di Rumah Perjuangan Rakyat kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019) malam.

Selain persoalan administratif hingga kualitas logistik pemilihan, massifnya laporan kecurangan semakin menguatkan argumen bahwa KPU berkinerja buruk.

Ia menambahkan, dengan anggaran yang mencapai 25 triliun seharusnya pemilu 2019 mempunyai kualitas yang baik, "Kita sebagai warga negara kan bertanya, masa dengan anggaran 25 triliun untuk pemilu ternyata perangkatnya secara kualitas kok merosot dari yang sudah-sudah, kan aneh, harusnya anggarannya naik kualitas juga membaik dong, ini yang membuat KPU sebagai penyelenggara Pemilu runtuh tidak dipercaya"

"Pemilu seharusnya tidak saja menjadi ajang pergantian kekuasaan, tetapi harus menjadi sarana pembangunan demokrasi yang lebih baik. Untuk itu Pemilu mestinya tidak boleh tercederai dengan kecurangan apapun,” paparnya.

Andrianto juga mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan penghitungan perolehan suara Pipres Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Menurut dia, sudah saatnya Situng itu dihentikan.

Menurutnya, jika Situng tak dihentikan maka pelakukanya dapat dipidanakan, karena pada situng ini banyak terjadi kesalahan dan bisa menimbulkan kecurangan.

"Dalam pasal 532 disebutkan barang siapa yang mengiliminer penghitungan bisa kena pidana. Dan kesalahan situng ini sudah cukup banyak," ucap aktivis pergerakan ini.

"Jika KPU tidak bekerja secara independen, profesional dan tidak menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil dan curang, maka rakyat akan menolak hasil Pemilu, Kita harus mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas tanpa kecurangan" pungkasnya.

Penulis: Ahyar
Editor:Redaksi

Baca Juga