Sidang Kriminalisasi Haryo Bimo Arianto

Kliennya Divonis Tak Sesuai Fakta, Hakim Diduga Masuk Angin

Haryo Bimo Arianto (Kiri) bersama Kuasa Hukumnya, John P. Simanjuntak, (foto Hugeng Widodo/Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Sidang putusan kasus dugaan kriminalisasi terhadap Direktur PT DCG Indonesia Haryo Bimo Arianto kembali digelar di pengadilan negeri jakarta utara, Rabu (7/8/2019) dengan agenda sidang putusan.

Sidang putusan terhadap Haryo Bimo Arianto sebetulnya diputus pada dua minggu lalu, Senin, 22 Juli 2019 namun terpaksa ditunda setelah jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Rauf SH MH tidak datang ke persidangan.

Ketua Majelis Hakim, Tiaris Sirait sebelumnya menunda sidang putusan yang seyogyanya dibacakan pada Senin kemarin (22/7/2019). Sidang dilanjutkan pada tanggal 7 Agustus 2019.

Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Tiaris Sirait Memutuskan memvonis terdakwa 8 bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, karena jabatannya selaku Direktur PT. DCG Indonesia telah menggelapkan uang perusahaan Rp.35 juta yang ada dalam penguasaannya karena jabatannya.

Merespon hal itu, Penasehat Hukum terdakwa John P Simajuntak, SH mengatakan, banyak kejanggalan dalam putusan hakim yang membuatnya kaget dan tak percaya.

“Aku tidak mengerti mengapa Hakim bisa menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 374 KUHP. Apa yang digelapkan milik perusahaan?” Sanggah John Simanjuntak dengan nada tak percaya dengan apa yang diputuskan majelis hakim pada kliennya, sebagainana diberitakan situs nasional, Kamis (8/8/2019).

Menurut John, vonis jauh melenceng dari fakta persidangan, John pun menduga Ketua Majelis Hakim, Tiaris Sirait diduga “masuk angin”.

Menurut John, dalam putusannya, majelis hakim menganggap pengakuan terdakwa mengembalin uang Rp.35 juta yang dimasukan ke Peti KAS perusahaan tidak dapat dibuktikan, Karena pengembalian uang dilakukan setelah adanya proses penyelidikan di kepolisian. Uang Itupun dimasukkan ke Peti Kas perusahaan yang seharusnya dimasukkan ke rekening perusahaan.

Oleh karena itu, hakim memutuskan, perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum. Karena tidak ada unsur yang dapat menghapus perbuatannya itu maka terdakwa dijatuhi hukuman 8 bulan pidana penjara dan membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000.

“Majelis sepertinya sudah “satu paket’ dengan jaksa. Kalau karangan jaksa itu menjadi ketentuan majelis dalam menjatuhkan putusan, nanti semua orang bisa masuk penjara. Kekuasaan yang menentukan bukan fakta-fakta. Saat itu yang mengendalikan perusahaan adalah terdakwa. Pada saat RUPS-LB tidak ada membahas uang 35 juta. Mengapa ini muncul disaat Pelapor dilengserkan dari Dirut? Apa kewenang saksi pelapor melaporkan secara pribadi? Jika perusahaan dirugikan mengapa pelapor tidak atas nama perusahaan? Inikan sudah peradilan sesat. Uang perusahaan yang digelapkan tetapi pribadi yang melaporkan dan yang bukan komisari atau direksi dan atau Dirut.” ungkap John.

Dia menjelaskan sejumlah kejanggalan putusan Hakim, sebab apa yang didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU), tidak pernah dibuktikan dipersidangan.

Pertama, JPU tidak pernah menghadirkan saksi pelapor kepersidangan.

Kedua, JPU tidak dapat menjelaskan siapa sebenarnya yang melaporkan terdakwa, karena pelapor tidak pernah dihadirkan JPU dipersidangan.

Ketiga, JPU tidak dapat menjelaskan uang Rp.35 juta itu milik siapa? PT. Harwin Perdana yang mentransfer uang lebih biaya mobilisasi alat berat itu tidak pernah mempermasalahkannya.

Keempat, JPU tidak dapat menjelaskan dan membuktikan siapa yang dirugikan dalam perkara itu. Karena dalam perjanjian kontrak mobilisasi 4 unit alat berat oleh PT. Harwin Perdana ke PT. DCG Indonesia sebesar Rp.310 juta sudah seluruhnya dimasukkan ke rekening PT. DCG Indonesia. Bahkan uang Rp.35 juta yang disebutkan JPU digelapkan terdakwa sudah dimasukkan ke peti Kas PT. DCG Indonesia, dan uang itu digunakan untuk biaya operasional PT. DCG Indonesia, meskipun sebenarnya secara hukum PT. DCG Indonesia tidak dirugikan dengan keberadaan uang itu dalam penguasaan terdakwa Haryo Bimo. Bahkan kelebihan transfer oleh PT. Harwin Perdana bukan Rp.35 juta tetapi Rp.40 juta. Karena yang ditransfer pertama ke rekening PT. DCG Indonesia Rp.115 juta dan ke rekening terdakwa Rp.235 juta. Jadi jumlah keseluruhannya yang ditransfer adalah Rp.350 juta. Dan yang menjadi haknya PT. DCG Indonesia adalah Rp.310 juta. Jadi dakwaan dan tuntutan JPU itu tidak jelas, tidak cermat dan kabur (Obscuur libel).

Menurut John, Ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP, mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (Tempus Delicti), dan tempat tindak pidana itu terjadi (Locus Delicti). Dan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan.

"Bagaimana mau menjatuhkan Tuntutan padahal tidak jelas perbuatannya? Lalu bagaimana pula majelis hakim menjatuhkan hukuman bersalah terhadap klien kami? Ini semua menjadi Teka-teki,” tegas John Simanjuntak.

Kemudian dia menjelaskan bahwa tidak ada satupun saksi yang dihadirkan kepersidangan yang menguatkan dakwaan JPU itu.

John memaparkan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa PT. Harwin Perdana menyewa 4 unit alat berat dari PT. DCG Indonesia. Pada kesepakatan itu ada biaya mobilisasi sampai ke pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp.310 juta.

Sesuai keterangan Maya Purwanti atas nama PT. Harwin Perdana, mentransfer uang Rp.115 juta ke rekening PT. DCG Indonesia dan sebesar Rp 235 juta ke Rekening terdakwa Haryo Bimo Arianto.

Terdakwa Haryo Bimo Arianto mengetahui adanya transfer atas pemberitahuan almarhum Yannie (pemegang saham dan juga merangkap sebagai administrasi keuangan PT. DCG Indonesia).

Dan adapun terjadinya pentransferan ke rekening terdakwa Haryo Bimo adalah atas komunikasi saksi Mr. Lim (Direktur Keuangan di PT.DCG Indonesia) dengan saksi Harmaji (Direktur PT.HARWIN Perdana).

Alasan pentransferan dilakukan kepada Haryo Bimo Arianto dikarenakan kepentingan dari PT. HARWIN PERDANA yang minta agar segera memobilisasi empat alat berat tersebut. Namun pada saat itu Mr. Lim (Direktur Keuangan PT. DCG) sedang berada diluar negeri. Jika saat itu uang ditransfer kerekening PT.DCG indonesia, maka uang itu tidak bisa dipergunakan langsung. Karena jika menarik uang dari bank harus melalui Mr. Lim atau Roh Jae Chung. Padahal saat itu Roh Jae Chung dan Mr. Lim sedang berada di Korea.

Dalam kesaksiannya Harmaji (PT. Harwin Perdana) sudah mengkonfirmasi Mr. Lim melalui telpon. Dan Mr. Lim sudah mengkonfirmasi bahwa benar telah dihubungi oleh Harmaji mengenai pembayaran melalui rekening pribadi Haryo Bimo Arianto. Dan hal itu juga diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang Perseroan.

"Dan sebenarnya Terdakwa sendiri tidak menyadari bahwa PT. Harwin Perdana telah mentransfer uang Rp.235 juta kerekeningnya. Yang dia tahu bahwa uang Rp.115 juta telah ditranfer PT. Harwin Perdana ke rekening PT. DCG Indonesia sehingga dia mentransfer Rp.200 juta lagi ke rekening PT. DCG Indonesia untuk memenuhi perjanjian mobilisasi Rp.310 juta sesuai pemberitahuan almarhum Yannie." kata John.

Terdakwa Haryo Bimo Arianto menyadari bahwa PT. Harwin Perdana mentransfer uang Rp.235 juta kerekeningnya adalah setelah adanya panggilan dan pemeriksa di Bareskrim Polri, pada bulan Agustus 2018. Penyidik menunjukkan bukti transfer bahwa PT. Harwin Perdana mentransfer uang Rp.235 juta kerekeningnya.

Setelah terdakwa menyadari bahwa PT. Harwin Perdana mentransfer uang Rp.235 juta kerekeningnya, diapun mengambil uang Rp.35 juta, dan diberikan kepada Yennie (bagian keuangan) kemudian oleh Yennie uang Rp.35 juta itu dimasukkan ke peti kas PT. DCG Indonesia, dan dipergunakan untuk operasional PT. DCG Indonesia.

Menurut John, dalam persidangan, setelah mendengarkan kesaksian dan keterangan terdakwa persidangan, Ketua majelis hakim Tiaris Sirait, SH, MH mempertanyakan uang Rp.35 juta itu. “Saudara terdakwa, sebenarnya uang 35 juta itu uang siapa? Apakah komisi saudara sebagai direktur? Kan biasa ada komisi pada transaksi bisnis, apakah itu komisi?,” ucapnya bertanya. Yang dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa awalnya dia tidak tahu kalau PT. Harwin Perdana mentransfer uang sebanyak Rp.235 juta ke rekeningnya. Dan terdakwa mengaku tidak ada perjanjian komisi dengan pihak PT. Harwin Perdana.

Sebelumnya juga JPU telah mendakwa terdakwa Haryo Bimo Arianto pasal 263 KUHP atas keberadaan akte No.02 tanggal 28 Februari 2014  hasil RUPS-LB tanggal 26 Februari 2014. Akta itu mencatat perubahan susunan pengurus dan perubahan kepemilikan saham pada PT. DCG Indonesia. Padahal terdakwa saat itu belum masuk dalam kepengurusan PT. DCG Indonesia. Namun dakwaan Pasal 263 KUHP itu gugur dengan sendirinya, dan tidak pernah diperiksa dipersidangan. Padahal dakwaan Pasal 263 itu merupakan Pasal dakwaan primer.

Atas putusan tersebut, terdakwa Haryo Bimo memutuskan untuk banding.. "ya, kami akan banding," tegas John.**

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga