KMI Gelar Dialog Publik Bahas Revisi UU KPK

"Artinya bahwa RUU KPK telah memenuhi kebutuhan sosial yang dimana perilaku korupsi sekarang semakin canggih, maka metode untuk menangani kasus korupsi juga harus lebih cangih dan detail melalui UU KPK," ujarnya.

Sementara itu, sahabat Fadli mengatakan bahwa literatur sepanjang berdirinya KPK tahun 2002 sebagai lembaga adhoc yang tidak bisa di intervensi oleh lembaga manapun.

"Sehingga dalam melakukan seleksi calon pimpinan(Capim) KPK harus transparan, akuntabel dan sesuai dengan UU lexspesialis KPK," tuturnya.

Ia mengamati dari lima (5) Orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah di pilih dan ditetapkan di komisi III DPR RI sudah memenuhi kriteria dan layak untuk memimpin lembaga anti rasuah tersebut. "Mereka bukan orang sembarangan, rekam jejak mereka sudah diakui sama Negara selama ini," imbuhnya.

Hingga beberapa pekan terakhir semenjak Irjen Pol Firli Bahuri terpilih ia mengatakan bahwa banyak masyarakat antusias menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan KPK terpilih.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Yandi Permana
Editor:Redaksi

Baca Juga