Koalisi Masyarakat Sipil Menduga PP ESDM No 5 dan 6 tahun 2017 Untungkan Korporasi Asing

Jakarta, Akuratnews.com - Koalisi Masyarakat Sipil pengawal konstitusi sumber daya alam ( SDA) yang terdiri dari beberapa pengamat energi dan LSM seperti, PWYP Indonesia Jatam, KAHMI, PUSHEP, LBH Bogor, LBH Depok, FITRA dan lainnnya. Menilai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) Nomor 5 dan 6 tahun 2017 telah menistakan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( Minerba).

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil ,Yusri Usman mengatakan, dengan munculnya PP ESDM No 5 dan 6 tahun 2017, maka pemerintah dinilai telah tunduk terhadap PT Freeport dan PT Amman ( Newmont) dan berpotensi merugikan Indonesia.

Yusri menyebutkan, keluarnya PP ESDM tersebut, menjadi bentuk kekalahan pemerintah kepada perusahaan tambang asing.

"Pemegang Kontrak Karya ( KK) ,seperti Freeport dengan mengubah bentuk pengusahaan menjadi IUPK akan mendapatkan manfaat tambahan jangka wakru operasi hingga 10 tahun," kata Yusri saat dikonfrimasi, Akuratnews.com Kamis (19/1/2017).

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resource Indonesia (CERI) ini mengaku, bahwa pemerintah harus  memikirkan untuk mengembalikan wilayah tambang Freeport kepada negara untuk dikelola oleh segala potensi dalam negeri.

"Maka pemerintah sama saja sudah menistakan UU Minerba," jelasnya.

Untuk diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil, akan mengajukan uji materi terhadap Permen ESDM No. 5 Tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017 yang melanggengkan jual beli tanah air (mineral yang belum diolah dan dimurnikan di dalam negeri) ke Mahkamah Agung (MA).

Sementara itu, Permen ESDM nomor 5 dan 6 memberikan kelonggaran ekspor terhadap mineral mentah selama 5 tahun sejak Januari 2017 kepada pemegang KK yang mengubah bentuk pengusahaan menjadi IUPK. (Agus)

Penulis:

Baca Juga