Koalisi Prabowo Diklaim Masih Solid

Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade saat menghadiri diskusi publik 'Hoax dan Pemilu', KOMINFO, Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018). Foto: Rahmi/Akuratnews.com
Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade saat menghadiri diskusi publik 'Hoax dan Pemilu', KOMINFO, Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018). Foto: Rahmi/Akuratnews.com

Jakarta, Akuratnews.com - Koalisi Prabowo-Sandi dikabarkan sedang di ujung tanduk. Ada partai yang berencana bergabung dengan Jokowi-Amin, meski ada pula yang masih setia dengan Prabowo. Terkait kabar tersebut, Gerindra menyampaikan bantahan.

Wakil Sekretaris Partai (Sekjen) Gerindra yang juga Juru Bicara Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan bahwa koalisi masih solid. Buktinya petinggi partai menyaksikan putusan Mahkamah Konstitusi bersama di kediaman Prabowo.

“Seluruh pimpinan partai hadir, Demokrat ada sekjennya, Berkarya ada sekjennya, PKS ada presiden partainya, PAN ada ketua umum dan sekjennya. Kan solid. Gerindra apalagi ada ketua umum dan sekjennya juga,” kata Andre di kediaman Prabowo, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Andre menjelaskan bahwa setelah nonton bareng, Prabowo-Sandi akan menyampaikan pidato setelah MK menyampaikan putusan.

“Selesai keputusan MK diambil, Pak Prabowo diskusi dengan pimpinan partai koalisi. Setelah itu beliau akan mengambil waktu untuk memberikan keterangan bersama Sandi nanti dan didampingi partai-partai koalisi,” jelas Andre.

Sebelumnya, Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso menjelaskan ada partai koalisi yang ingin tetap koalisi terus terjalin, adapula yang ingin memisahkan diri.

Pada dasarnya BPN tidak mau bergabung dalam koalisi yang dibangun lawan politiknya, yaitu Jokowi-Amin karena sudah terlalu gemuk. Jika demikian, demokrasi sulit terbangun karena tidak ada pengawas pemerintah, kata Priyo.

“Meskipun hak masing-masing partai politik dipersilakan [pisah dari BPN] tapi juga hak masing-masing untuk bersama-sama dalam suka dan duka. Ada beberapa teman yang bermazhab itu. Ya itu pendapat pragmatis politis yang tidak bisa disalahkan. Tapi dari segi etika dan tata krama saya sendiri tidak sarankan,” ucap Priyo.

Penulis: Redaksi

Baca Juga