Kombatan Minta Semua Pihak Tahan Diri Terkait Isu Reshuffle

Ketum DPN KOMBATAN Budi Mulyawan
Ketum DPN KOMBATAN Budi Mulyawan

AKURATNEWS - Ormas Nasionalis DPN (Dewan Pimpinan Nasional) Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan) meminta semua pihak menahan diri terkait isu reshuffle kabinet jilid 2.

Ketua DPN Kombatan, Budi Mulyawan mengatakan perombakan kabinet kali ini akan menentukan nasib bangsa bukan hanya dalam menghadapi pandemi berkepanjangan, juga suksesi 2024.

Ia meyakini Presiden Jokowi punya talenta "out of the box" dalam merombak jajaran kabinetnya. Terlebih, menteri yang harus di-reshuffle kali ini bukan hanya faktor kinerja dan produktifitas selama pandemi, namun lebih dominan aspek politik.

Baca Juga: Pemuda LIRA: Rokhmin Dahuri Sangat Layak Ada di Kabinet Jokowi-Ma'ruf

"Dinamika politik ke depan, tidak ada waktu luang lagi merombak kabinet, bahkan beresiko berat jika energi dibuang hanya untuk bolak-balik reshuffle. Sehingga, tidak tertutup kemungkinan menteri yang cukup loyalpun (termasuk 12 menteri yang sudah dua periode) harus dievaluasai, sebab kali ini kebutuhannya berbeda, apalagi bagi menteri yang bermasalah," ujar Ketua DPN Kombatan, Budi Mulyawan alias Cepi, yang juga dikenal pelaku sejarah "Kudatuli" atau tragedi 27 Juli 1996 cikal bakal Reformasi '98, Minggu 18 April 2021.

DPN Kombatan meyakini reshuffle kedua ini jadi pintu perombakan kabinet terakhir. Mengingat, negara akan menghadapi agenda politik besar pergantian 271 kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023 yang semuanya akan dipimpin pejabat yang ditunjuk/diangkat pemerintah (Pj).

Termasuk, 27 Gubernur yang akan dipilih Presiden atas pengajuan Kemendagri. Ini karena tidak adanya Pilkada serentak 2022.

Baca Juga: Denwalsus Dibentuk, DPN Kombatan: Kebijakan Menhan Kebablasan

"Jadi, jangan sampai ada yang mendorong-dorong reshuffle dengan pertimbangan buru-buru dan sarat muatan kompromi serta kepentingan politik sesaat. Bidikannya harus tepat, Jokowi pasti akan melakukan itu," tukas Budi Mulyawan.

Di sisi lain, lanjut Budi, Presiden Jokowi tidak bisa dipaksa harus berpikir keras sendiri dalam mengatasi dampak multi kritis pandemi yang belum juga reda hingga negara dihadapkan kesulitan krisis devisit anggaran.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Suci Astuti

Baca Juga