Komisi III DPR Diminta Buka Akses ke Publik Soal Rekam Jejak Calon Tunggal Kapolri

Jakarta, Akuratnews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan mengajukan satu nama calon Kapolri yakni Komjen Listyo Sigit Prabowo kepada DPR, Rabu (13/1) untuk di uji rekam jejak atau fit and proper test.

Terkait hal ini, publik berharap DPR membuka ruang bagi partisipasi publik untuk memberi masukan, saran dan kritik termasuk kritik terhadap usul pencalonan Komjen Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri.

DPR sendiri memiliki waktu 20 hari untuk uji rekam jejak, karena itu dalam 20 hari ke depan DPR diharapkan membuka akses seluas-luasnya agar publik dapat berpartisipasi memberikan masukan, informasi dan kritikterkait rekam jejak Komjen Listyo Sigit, terutama mendengarkan informasi dari internal Bareskrim Polri.

"DPR tidak boleh hanya sekedar formalitas mengadakan uji rekam jejak, tanpa dengan sungguh-sungguh mendengar dari kritik, saran dan masukan dari masyarakat, terutama kalangan organisasi profesi advokat, masyarakat pencari keadilan, tentang bagaimana sosok calon Kapolri dalam pelayanan keadilan sejak masih berpengkat Kapolsek hingga Kabareskrim," ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus di Jakarta, Senin (18/1).

Petrus juga menyinggung bagaimana tanggung jawab Listyo sebagai Kabareskrim dalam kasus dugaan suap pencabutan Red Notice Djoko S. Tjandra yang menyebabkan dua orang jenderal polisi yakni Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prastiyo Utomo menjadi tersangka atau terdakwa korupsi suap.

"Apakah kasus itu ada dampak atau pengaruhnya terhadap kepemimpinan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kabareskrim," ucap Petrus.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga