oleh

Komisi VIII Nilai Lansia Tidak Terakomodir dalam UU

Jakarta, Akuratnews.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Desy Ratnasari mengatakan Pemerintah perlu mengakomodir segala kebutuhan kalangan lanjut usia (Lansia) melalui perubahan UU nomor 13 tahun 1998.

Selama ini, UU tersebut dinilai tidak bisa mengakomodir segala kebutuhan Lansia.

Desy meminta seluruh pihak baik itu Pemerintah melalui Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah dan para anggota legislatif khususnya Komisi VIII untuk mendorong perubahan UU dan melakukan komunikasi yang baik agar dapat dijadikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019.

“Dan dapat segera membentuk Panja agar dapat secara mendalam digali dan dijadikan acuan dasar dalam perubahan UU tersebut,” ujar Desy dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (11/10/2018).

Politikus PAN ini menilai untuk mempertajam arah dan sasaran pembangunan perlindungan dan pemberdayaan Lansia, diperlukan sebuah regulasi yang dapat menjadi dasar pijakan untuk melakukan intervensi.

Desy lantas mengingatkan pentingnya perubahan UU yang futuristik untuk dapat digunakan hingga 20 tahun ke depan bahkan lebih. Hal ini sebagai tindak lanjut segala pemenuhan hak hak kesejahteraan Lansia.

Dalam upaya revisi UU tersebut, Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sendiri telah melakukan beberapa hal. Diantaranya menyusun naskah akademik, melakukan penyelarasan naskah akademik dengan Kementerian/Lembaga terkait, melakukan penyusunan draft RUU dan penyempurnaan penyusunan draft RUU.

“Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia akan melakukan kegiatan sosialisasi perubahan UU No. 13 yang akan dilaksanakan di lima lokasi di Tangerang, Bandung, Sukabumi. Selanjutnya kegiatan akan dilaksanakan di Bogor dan Kabupaten Bandung Barat,” ucap Desy.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyampaikan informasi tentang adanya perubahan UU No. 13 Tahun 1998 sekaligus mencari masukan untuk memperkaya informasi dalam penyusunan draf RUU.

Hal itu bertujuan menambah masukan dan informasi konstruktif sebagai input dalam penyusunan draft RUU, mengakomodir masukan-masukan dari berbagai lapisan masyarakat untuk memperkaya draft RUU, serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi secara langsung dalam perubahan UU No. 13 tahun 1998. (Red)

Komentar

News Feed