Komisi X DPR, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Tidak Peka Situasi Darurat Narkoba

Jakarta. Akuratnews - Vonis meringankan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Bandung kepada enam terpidana Warganegara Asing (WNA) kasus peredaran Narkoba ditengah komitmen perang terhadap Narkoba oleh pemerintah Indonesia dinilai sangat menciderai hukum di Indonesia.

Anggota Komisi X DPR Robert J Kardinal mempertanyakan dasar dan logika hukum yang digunakan majelis hakim pengadilan Tinggi Bandung yang justru membatalkan vonis mati yang sudah dikeluarkan Pengadilan Negeri Cibadak dan menggantinya dengan vonis penjara selama belasan tahun terhadap enam terpidana.

“Yang seperti ini kan mestinya hakim itu peka karena sekarang situasi darurat narkoba. Lah, ini malah hukumannya dikurangi,” kata Robert di Jakarta, Rabu (30/6/2021).

Dikatakannya, Komisi X DPR sangat mengapresiasi kinerja kepolisian yang sudah susah payah membongkar sindikat peredaran Narkoba internasional dan itu sama dengan menyelamatkan jutaan anak bangsa dari bahaya Narkoba, namun sayangnya, hal tersebut seakan tidak mendapat dukungan dan selaras dengan pemberian hukuman yang setimpal bagi para terpidana.

“Kami harus apresiasi upaya kepolisian membongkar sindikat narkoba internasional itu, upaya Polri ini harusnya dibarengi dengan tindakan dan jiwa yang sama dari hakim dalam pemberantasan narkoba,” tegas politisi senior Golkar daerah pemilihan Papua Barat ini.

Menurut Robert, meski Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mempunyai kedaulatan sendiri dalam memberikan pertimbangan menjatuhkan vonis terhadap terpidana, setidaknya harus juga mendukung program pemerintah memerangi peredaran Narkoba.

"Memang hakim, mempunyai kedaulatan sendiri dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh diintervensi oleh kepentingan apa pun, namun dalam menjatuhkan putusan, hendaknya tidak sampai melawan arus rasa keadilan masyarakat, apalagi barang bukti yang berhasil dibongkar kepolisian dalam peredaran barang haram tersebut sangat fantastik, jumlahnya mencapai 402 kilogram sabu, bayangkan jika jumlah tersebut beredar luas di masyarakat, maka tidak bisa dibayangkan dampaknya yang luar biasa terhadap generasi bangsa," papar Robert.

Robert meminta kepada Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) agar menyelidiki lebih lanjut terhadap majelis hakim yang menjatuhkan putusan ini.

Penyelidikan ini cukup penting untuk memastikan hakim bersih, profesional dan tetap mampu menjaga marwah dan martabatnya.

Robert menegaskan, di masa pandemi ini penyelundupan narkoba tetap terjadi, bahkan tidak mengalami penurunan.

"Saya khawatir akan muncul pemain-pemain baru dari negara-negara produsen, karena tidak sedikit masyarakat mencoba menjadi kurir karena terdesak kebutuhan akibat terdampak pandemi ini," ungkapnya.

Seperti diketahui, Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat di Bandung membatalkan vonis hukuman mati bagi enam orang terpidana kasus narkotika jenis sabu seberat 402 kilogram di Cibadak, Sukabumi.

Padahal pada persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Cibadak, para tersangka yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) dan bagian dari jaringan pengedar narkoba internasional ini sudah dijatuhi hukuman mati. (akuratnews).

Penulis:

Baca Juga