Komnas HAM Selidiki Kematian Ustadz Maaher di Rutan Mabes Polri

Jakarta, Akuratnews.com- Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penyelidikan terkait meninggalnya Ustadz Maaher At Thuwailibi alias Soni Eranata di Rutan Bareskrim Mabes Polri.

"Iya kami akan meminta keterangan kepolisian kenapa penyebab kematiannya," ujar Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam kepada wartawan, Selasa (9/2).

Anam menyebut, penyelidikan dan meminta keterangan segera dilakukan lembaganya. Ia berdalih, alasan penyelidikan dilakukan karena almarhum meninggal di dalam penjara. Hal tersebut juga menjadi perhatian lembaganya.

Anam menampik bahwa keterangan dari Polri dilakukan terkait dengan kasus yang menimpa Ustadz Maaher.

"Meninggal di tahanan perlu informasi yang dalam. Walau polisi telah mengatakan dia meninggal sakit, penting untuk diketahui sakitnya apa, dan bagaimana sakit itu berlangsung di rutan dan sampai meninggal," pungkas dia.

Sebelumnya, Mabes Polri memberikan penjelasan seputar meninggalnya Ustaz Maaher At-Thuwailibi alias Soni Eranata di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengungkapkan, perkara Ustadz Maaher masuk tahap dua dan sudah diserahkan ke kejaksaan.

Sebelum tahap kedua (barang bukti dan tersangka diserahkan ke jaksa), Maaher mengeluh sakit. Kemudian petugas rutan termasuk tim dokter membawanya ke RS Polri Kramat Jati.

"Setelah diobati dan dinyatakan sembuh yang bersangkutan dibawa lagi ke Rutan Bareskrim," kata Argo saat dikonfirmasi wartawan, Senin (8/2).

Setelah tahap kedua selesai, barang bukti dan tersangka diserahkan ke jaksa. Maaher kembali mengeluh sakit. Lagi-lagi petugas rutan dan tim dokter menyarankan agar dibawa ke RS Polri tapi yang bersangkutan tidak mau sampai akhirnya meninggal dunia.

"Soal sakitnya apa tim dokter yang lebih tahu. Jadi perkara Ustadz Maaher ini sudah masuk tahap kedua dan menjadi tahanan jaksa," tambah Argo.

Maaher ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan penghinaan terhadap Habib Luthfi.

Dia dijerat Pasal 45 ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga