KOMPAK: Usut dan Kawal Kartu Pra Kerja yang Telah Habiskan Anggaran Rp 5,6 Triliun

Sejak diluncurkan Presiden Joko Widodo, kartu Pra Kerja menuai pro kontra di tengah masyarakat. Sejumlah pihak malah meminta harus ada pengusutan dan pengawalan terhadap program ini karena anggarannya yang fantastis.

Jakarta, Akuratnews.com - Masih adanya 'ketidakberesan' dalam program kartu Pra Kerja yang telah dikeluarkan pemerintahan Jokowi, membuat sejumlah pihak mempertanyakan mekanisme dan cara kerja program tersebut.

Kendati kartu Pra Kerja sudah berjalan dengan payung hukum Perpres No.36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra Kerja, hal tersebut tidak bisa begitu melompat dari UUD 1945 langsung ke isi Perpres dan mengabaikan UU serta Peraturan Pemerintah terkait yang telah ada sebelumnya.

"Dalam hal ini UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No.31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Bahkan dengan Perpres Kartu Pra Kerja sudah tersedia pula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2/2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional." demikian rilis dari Komando Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK).

KOMPAK juga menilai Perpres ini juga tidak mengacu pada UU No.15/2019 jo UU No.12/2011 pasal 30 berbunyi Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden.
"Juga kami cek lagi Kepres No.12/2019, dari 28 rancangan Perpres tidak ada satupun tentang kartu PraKerja." lanjut rilis ini.

Sementara sejumlah fakta Kartu Pra Kerja ditemukan di lapangan. Misalnya video materi pelatihan kurang lebih sama dengan yang dapat diunduh gratis di Youtube.

"Lalu mengapa negara harus membayar materi pelatihan yang disediakan Platform jika bisa berhemat? Sesuai anggarannya, diakokasikan Rp.5,6 triliun untuk membeli materi video pelatihan. Testimoni peserta, bahwa sertifikat pelatihan dikeluarkan pihak Platform seperti RuangGuru, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Materi pelatihan tidak sesuai kebutuhan pasar kerja."

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menjelaskan bahwa setiap peserta nantinya akan mendapatkan manfaat sebesar Rp 3.550.000 yang dikirimkan bertahap selama empat bulan

Namun demikian, dia mengatakan, manfaat tersebut bisa hangus. Hal itu terjadi bila dalam 30 hari peserta yang bersangkutan tidak menggunakan dana bantuan tersebut untuk melakukan pelatihan. Pertanyaannya kemanakah manfaat yang seharusnya diterima oleh rakyat ini jadi permasalahan besar karena tidak ada pengawasan yang jelas dan kita juga tidak tau apabila ada penyelewengan data yang masuk.

Atas persoalan-persoalan yang didapat dari kartu Pra Kerja ini maka KOMPAK menuntut KPK untuk segera mengusut dan mengawal Kartu Pra Kerja.

KOMPAK juga mendesak KPK untuk segera memeriksa Airlanga Hartarto, Sri Mulyani, Belva Davira, Pandu Syahrir dan Provider lainnya yang bertanggungjawab atas kartu Pra Kerja ini!.

Penulis: Alamsyah

Baca Juga