Kongres Boemipoetra Tuntut Pemerintah Cabut Larangan Istilah Priboemi

Jakarta, Akuratnews.com – Penegasan akan harusnya Boemipoetra atau Priboemi mendapat tempat yang layak di negeri ini dalam hal pengelolaan sumber daya di daerah dan di pusat, kembali bergema.

"Boemipoetra adalah pendiri, pemilik dan penguasa sah negeri ini," tegas Max Sopacua selaku Ketua Pelaksana 'Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia' dalam pembukaan kongres yang mengambil tajuk 'Kembalikan Hak-hak Boemipoetra: Jadilah Tuan di Negeri Sendiri' di Jakarta, Jumat (29/3).

Dalam kongres ini, nantinya akan ada kesepakatan bahwa siapa pun nanti yang berkuasa, Boemipoetra harus mendapat tempat yang layak dalam pemerintahan.

"Kembalikan hak-hak sipil Boemipoetra agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri," tegas Max di hadapan peserta kongres yang juga dihadiri 15 raja dan sultan kerajaan nusantara ini.

Selain itu, hadir juga tokoh lain seperti inisiator Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia MS Kaban, Hatta Taliwang, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan KeamananTedjo Edhy Purdijatno mantan Ketua KPK RI Taufiqurrahman Ruki dan akademisi Prof. Dr. Achmad Mubarok.

"Kita merasakan ada ketimpangan dalam pengelolaan SDA dan SDM negara saat ini. Ini yang jadi kekhawatiran kita," ujar inisiator Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia, MS Kaban usai pembukaan kongres.

Politisi senior Partai Bulan Bintang ini juga mengajak untuk terus mendorong agar MPR mengembalikan istilah 'orang Indonesia asli' dalam UUD 1945.

"Boemiputra sebagai pendiri republik ini. Pemilik sah negara ini," ujarnya.

Kongres ini akan berlangsung dari 28 - 31 Maret 2019 dengan lima perwakilan dari 34 provinsi ditambah 15 raja dan sultan dari Aceh hingga Papua.

Soal waktu kongres yang diselenggarakan menjelang Pilpres 2019, Max menjamin Boemipoetra tetap independen.

"Kami tidak berpolitik praktis. Politik kami adalah politik kenegaraan," tandas Max.

Ia juga meminta agar jangan takut menggunakan istilah Boemipoetra dan Priboemi.

"Karena itu, kita menuntut pemerintah segera mencaput Inpres yang melarang penyebutan istilah Priboemi. Padahal istilah ini diakui PBB dan Unesco," tegasnya.

Sebelum kongres di Jakarta, Boemipoetra juga sebelumnya telah melakukan prakongres masing-masing di Makassar, Yogyakarta, Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Surabaya.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga